Jayapura, tiiruu.com – Dewan Gereja Papua (DGP) dan Pastor Pribumi Papua mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua dan menghentikan semua program yang berpotensi merusak ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya.
Seruan ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Aula St. Ignatius Gereja Katolik Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Jayapura, pada 11 November 2024.
Pdt. Dr. Benny Giay, Moderator DGP, menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi ke Tanah Papua, yang menurutnya akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Ia juga mengkritik proyek-proyek besar yang menurutnya hanya menguntungkan pihak tertentu dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
“Kami menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi ke Tanah Papua. Kami tidak membutuhkan transmigrasi,” tegas Pdt. Giay.
Pdt. Giay juga mendesak pemerintah untuk menghentikan semua program yang berpotensi merusak ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya. Ia mencontohkan proyek pembangunan di Merauke yang menurutnya telah gagal total dan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan.
“Kami minta dengan hormat kepada Pemerintah (presiden) untuk menghentikan semua program yang hendak merusak ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua dan hak-hak hidupnya,” ujar Pdt. Giay.
Pastor John Bunay, Pr, Koordinator Pastor-Pastor Pribumi Papua, menambahkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat adat Papua dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ia mengajak seluruh umat Kristiani untuk bersatu dan berjuang bersama untuk mewujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera.
“Suka duka umat Tuhan dewasa ini adalah suka duka Gereja. Kami mendukung gerakan perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya,” ujar Pastor Bunay.
DGP dan Pastor Pribumi Papua juga mendesak DPRP (DPR RI) untuk mengambil sikap tegas dalam menghadapi mega proyek yang menurut mereka akan menghancurkan ruang hidup dan keanekaragaman hayati Orang Papua (umat Tuhan) di Tanah Papua. Mereka juga menyerukan kepada Koalisi MRP se-Tanah Papua untuk segera mengadakan Mubes Rakyat Papua agar masyarakat/Orang Asli Papua dapat berbicara bersama, merumuskan hal-hal mendasar bersama, dan mengambil sikap bersama mengenai hak-hak dasar hidup manusia dan alam semesta dalam memajukan Orang Asli Papua di Tanah Leluhurnya.
Seruan ini ditujukan kepada para Duta Besar Negara-Negara Sahabat yang ada dan bekerjasama dengan Indonesia, Negara-negara Pemberi Modal kepada Indonesia, para Investor dan pemodal yang memiliki sahamnya di seluruh tanah Papua, Kardinal dan Para Uskup/Pimpinan gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia, seluruh Anggota TNI/Polri/BIN/Bais yang bertugas di seluruh Tanah Papua, seluruh Anggota TPN/OPM MURNI atau “PEMBENTUKKAN” negara di seluruh Tanah Papua, Orang Asli Papua yang berbeda Ideologi Politik: Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka, Orang Non Papua yang hidup dan berkarya di Tanah leluhur Orang Papua, dan kelompok orang yang suka memperkeruh suasana di Tanah Papua, melalui media sosial dengan menyebarkan berita-berita perpecahan/mengaduh domba sesama warga.
Gereja Papua berharap seruan ini dapat didengar oleh pemerintah dan semua pihak terkait, sehingga dapat tercipta dialog yang konstruktif dan solusi yang adil bagi masyarakat Papua.
