KOBAKMA,tiiruu.com – Gelombang protes terhadap kebijakan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamberamo Tengah semakin meluas.
Tidak hanya ratusan ASN yang turun menyuarakan aspirasi, sejumlah anggota DPRD juga ikut melontarkan kritik terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan dalam pengambilan kebijakan anggaran.
DPRD Mamberamo Tengah menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut insentif ASN, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Anggota DPRD dari Fraksi Gabungan, Baren Sibak, mengungkapkan bahwa sebelumnya DPR dan pemerintah daerah telah menyepakati sejumlah keputusan anggaran melalui sidang resmi. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa poin disebut berubah tanpa pemberitahuan.
“Kami sudah sidang dan menyepakati beberapa hal, termasuk hak ASN dan program DPR. Tapi sekarang ada yang berubah dan kami sendiri tidak mendapat penjelasan,” ujarnya di Kobakma, Selasa,(19/05/2026).
Baren mengatakan DPR juga terdampak oleh pengurangan anggaran, termasuk pemangkasan pos DPR serta hilangnya sejumlah program pokok pikiran (pokir) yang sebelumnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat berupa bantuan ke Gereja yang ada di Kabupaten tersebut.
“Maka kami minta Bupati segera hadir dalam satu dua hari ini jika tidak hadir maka, kami akan melakukan langka tegas, dan masyarakat juga yang memiliki masalah di Insentif Desa yang belu di bayar, ASN soal Insentif, dan Nasip CPNS, K2 dan PPPK akan turun minggu depan dengan jumblah yang sangat besar dan ini kami kawatir bisa mengakibatkan konflik maka bupati segera dalam 1 – 2 hari ini sudah di Kabupaten Meberamo Tengah,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PDI, Yinai Yikwa. Ia mempertanyakan hilangnya sejumlah program DPR yang sebelumnya telah disahkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Kami sudah pernah sidang resmi dan ada kesepakatan. Tapi sekarang program pokok DPRK justru hilang. Kami perlu tahu, keputusan ini berasal dari siapa,” katanya.
Yinai meminta pemerintah daerah, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memberikan penjelasan terbuka mengenai perubahan kebijakan anggaran yang terjadi.
Sementara itu, anggota Fraksi Gabungan DPRD Mamberamo Tengah lainnya, Sardi Soklayo, menilai kondisi pemerintahan daerah selama dua tahun terakhir belum berjalan selaras. Menurutnya, ketidakharmonisan tersebut berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan di lima distrik.
“Kami melihat koordinasi belum berjalan baik dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.
Sardi menambahkan, sejumlah program pokok pikiran DPR yang dirancang untuk mendukung pembangunan gereja di lima distrik juga tidak terealisasi. Kondisi tersebut membuat DPR kesulitan memenuhi aspirasi masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada mereka.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Sardi juga meminta adanya hubungan kerja yang lebih terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati agar pemerintahan tetap berjalan optimal, terutama ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugas.
“Kami berharap ada keterbukaan dan kerja sama yang baik antara pimpinan daerah supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Seiring meningkatnya protes dari ASN maupun DPRD, pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah didesak segera memberikan penjelasan resmi terkait pemotongan insentif, perubahan anggaran, serta penghapusan sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati.
Desakan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa keterbukaan berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah, dan berpotensi mengakibatkan konflik. (*).
