Beranda POLHUKAM Proses Perdamaian Konflik di Kwamki Narama Terus Berjalan, DPR Papua Tengah Dorong...

Proses Perdamaian Konflik di Kwamki Narama Terus Berjalan, DPR Papua Tengah Dorong Penyelesaian Adat

19
0

Nabire, tiiruu.com — Proses perdamaian konflik perang saudara yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, terus berjalan dan kini memasuki tahapan lanjutan.

 

Pemerintah Kabupaten Puncak yang di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Nenu Tabuni aktif dalam upaya memfasilitasi proses rekonsiliasi antarpihak yang berkonflik, meskipun peristiwa tersebut terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Mimika.

 

Tabuni mengatakan bahwa pihaknya terlibat dalam proses perdamaian menyampaikan bahwa upaya penyelesaian konflik telah dilakukan secara berkelanjutan dan dalam waktu dekat akan memasuki tahapan adat patah pana dan belah kayu, yang menjadi simbol penghentian konflik serta pemulihan hubungan sosial masyarakat.

 

“Proses perdamaian terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak hingga akan masuk pada tahap patah pana dan belah kayu,” ujarnya, Selasa, (6/1/2026).

 

Menurut Tabuni, mekanisme penyelesaian konflik tetap mengacu pada hukum adat yang berlaku.

 

“Seluruh rangkaian adat, mulai dari pencucian darah, pembersihan tangan, pemulihan pascaperang, hingga pembayaran kepala korban, dilaksanakan oleh pihak Woemum atau tuan perang, yang memiliki kewenangan adat dalam konflik tersebut,”katanya.

 

Sementara itu Anggota DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, menilai pendekatan adat dalam penyelesaian konflik di Kwamki Narama merupakan langkah yang tepat dan perlu terus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.

 

“Penyelesaian konflik melalui mekanisme adat adalah cara yang paling diterima oleh masyarakat. Negara harus hadir dengan menghormati hukum adat dan peran tuan perang agar perdamaian benar-benar berkelanjutan,” kata Yohanes Kemong.

 

Kemong juga mengapresiasi keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Puncak dalam memfasilitasi proses perdamaian, meskipun konflik tersebut terjadi lintas wilayah administrasi.

 

“Kerja sama lintas daerah menunjukkan tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua Tengah,”katanya.

 

Kemong berharap seluruh tahapan adat dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik baru, serta pemerintah terus mengawal proses pemulihan sosial dan keamanan masyarakat pascakonflik.

 

“Atas upaya pemerintah kabupaten puncak, saya sebagai tokoh adat di mimika dan pihak keluarga serta masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Puncak yang dinilai konsisten mendukung proses perdamaian konflik di Kabupaten Mimika,”katanya.

 

Kemong berharap bahwa Peperangan ini segera berhenti agar warga beraktifitas tanpa ada rasa takut.

 

“Kami berharap perdamaian ini menjadi titik balik agar masyarakat dapat kembali hidup aman dan rukun,” ujar salah satu perwakilan masyarakat mimika.