DEIYAI, tiiruu.com – Pemerintah Kabupaten Deiyai membentuk Tim Penanganan dan Harmonisasi Konflik Sosial di Distrik Kapiraya sebagai langkah penanganan konflik antarwarga yang terjadi pada Rabu (11/2/2026). Tim tersebut dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deiyai, Ernes Kotouki, berdasarkan Keputusan Bupati Deiyai Nomor 14 Tahun 2026 yang ditetapkan Jumat (13/2/2026).
Konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat setempat itu mengakibatkan korban luka-luka, kebakaran rumah warga, serta kerusakan sejumlah fasilitas umum, di antaranya kantor distrik, kantor kepolisian sektor, kantor kampung, dan puskesmas.
Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa konflik antarwarga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua dan harus segera dihentikan melalui pendekatan persuasif dan dialog.
“Tidak ada untungnya saling serang. Kita orang Papua sudah sedikit, sebaiknya kita saling jaga sesama orang Papua di tanah Papua,” ujarnya.
Secara tidak langsung, Mote menyampaikan bahwa pembentukan tim ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial serta mempercepat proses pemulihan keamanan masyarakat. Ia menjelaskan anggota tim dipilih dari tiga kampung di Distrik Kapiraya karena dinilai paling memahami kondisi sosial di lapangan.
Menurut Mote, tim akan segera turun ke lokasi konflik untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Mereka akan bergerak ke Kapiraya minggu depan. Kami berharap tim harmonisasi dari Kabupaten Mimika juga berangkat ke sana agar sama-sama bekerja,” katanya.
Berdasarkan surat keputusan bupati, tim memiliki tugas melakukan identifikasi dan pemetaan akar konflik sosial, memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat, mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemulihan pascakonflik, serta melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam proses rekonsiliasi.
Tim juga bertugas menghimpun data batas wilayah adat dan administrasi, menyusun rekomendasi penyelesaian konflik secara komprehensif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Deiyai dengan tembusan kepada Gubernur Papua Tengah.
Pemerintah daerah menyatakan tim tersebut akan diintegrasikan ke dalam tim terpadu tingkat provinsi guna merumuskan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan menjadi upaya awal pemulihan hubungan sosial masyarakat serta terciptanya situasi aman dan damai di Distrik Kapiraya.
