Timika, tiiruu.com – Masyarakat Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, berharap pemerintah segera membangun akses jalan darat dari ibu kota kabupaten menuju wilayah tersebut. Pembangunan jalan dinilai sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala pelayanan publik yang selama ini dihadapi masyarakat akibat keterbatasan akses transportasi.
Harapan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan masyarakat Kapiraya saat berada di Timika, Jumat (6/3/2026). Mereka menilai kondisi geografis dan keterbatasan transportasi membuat pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan di Kapiraya tidak berjalan maksimal.
Tokoh masyarakat Kapiraya yang juga Ketua Tim Harmonisasi Konflik Sosial antara Suku Mee dan Kamoro yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai, Ernes Kotouki mengatakan bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat Kapiraya adalah sulitnya akses menuju wilayah tersebut.
Menurut Kotouki, selama ini masyarakat hanya mengandalkan jalur laut dan udara untuk menjangkau Kapiraya. Namun kedua jalur tersebut memiliki keterbatasan dari segi biaya maupun jadwal transportasi.
“Akses laut membutuhkan biaya sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta untuk satu kali perjalanan dari Timika ke Kapiraya, sedangkan akses udara hanya tersedia satu kali dalam seminggu. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat segera membuka jalan darat dari ibu kota Deiyai menuju Kapiraya dengan panjang kurang lebih 50 hingga 60 kilometer,” ujar Ernes.
Kotouki menjelaskan bahwa pembangunan jalan darat tersebut sangat penting agar pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan, dapat berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat secara merata.
Kotouki mengungkapkan bahwa Tim Harmonisasi yang saat ini berada di Timika sebenarnya berencana melanjutkan perjalanan menuju Kapiraya. Namun rencana tersebut sempat terkendala setelah tim mengalami penghalangan saat mencoba menggunakan jalur laut beberapa hari lalu.
Menurut Kotouki, penghalangan tersebut terjadi di wilayah Lokpon oleh warga dari Suku Kamoro. Saat ini, tim masih menunggu situasi yang kondusif untuk melanjutkan perjalanan ke Kapiraya.
Sementara itu, Kepala Suku Mee Kapiraya, Mesak Edowai, mengatakan bahwa upaya pembukaan akses jalan darat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pembukaan jalan tersebut telah mencapai lebih dari dua kilometer.
Mesak menuturkan bahwa langkah awal pembangunan jalan tersebut disambut baik oleh masyarakat Kapiraya karena dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterisolasian wilayah mereka.
“Kami sangat mengapresiasi upaya pembukaan jalan yang sudah dimulai pada tahun 2025 dengan panjang lebih dari dua kilometer. Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendukung kelanjutan pembangunan jalan ini,” kata Mesak.
Edowai juga menambahkan bahwa selain persoalan akses transportasi, masyarakat Kapiraya saat ini masih menghadapi keterbatasan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena banyak tenaga pelayanan publik mengalami kesulitan menjangkau wilayah Kapiraya.
Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Deiyai Selatan, Agusten Anou. Ia menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh rencana pembangunan jalan darat sebagai solusi untuk membuka keterisolasian wilayah Kapiraya.
Menurut Agusten, penghalangan jalur laut yang sempat terjadi sebelumnya berkaitan dengan wilayah adat Suku Kamoro. Oleh karena itu, pembangunan akses jalan darat dinilai menjadi alternatif yang lebih efektif untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan pemerintah.
“Masyarakat sangat berharap jalan darat segera dibangun agar pelayanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kapiraya,” ujarnya.
