Di tengah perjalanan awal pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, suara kritik kembali mengemuka. Namun kali ini, kritik tersebut memantik respons keras dari partai-partai politik pengusung Gubernur Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol.
Bagi koalisi pengusung, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi, ketika kritik berubah menjadi tudingan serius tanpa bukti yang jelas, dan tidak pada tempatnya mereka menilai hal itu dapat mengganggu kepercayaan publik dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Ismail Asso, melakukan aksi di Jakarta dan melaporkan dugaan persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Langkah tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik yang berada di belakang pemerintahan Jhon Tabo–Ones Pahabol, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Buruh, dan Partai Gelora Papua Pegunungan.
Mereka menilai setiap tuduhan terkait penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menjaga Pemerintahan yang Dipilih Rakyat
Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan, Denis Pena Yikwa, mengatakan partai pengusung memiliki tanggung jawab untuk menjaga pemerintahan Jhon Tabo–Ones Pahabol selama lima tahun masa kepemimpinan.
Menurut Denis, pemerintahan daerah tidak hanya dibangun oleh gubernur dan wakil gubernur, tetapi membutuhkan dukungan semua elemen, termasuk partai politik, lembaga adat, legislatif, dan masyarakat.
“Kami sebagai partai pengusung dan pengawal pemerintahan merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pandangan kami terhadap situasi yang terjadi,” katanya.
Ia mengingatkan agar setiap pihak tidak menggunakan isu politik yang dapat memecah hubungan antara lembaga pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat Papua Pegunungan telah memberikan mandat kepada Jhon Tabo dan Ones Pahabol melalui proses demokrasi, sehingga semua pihak harus menghormati proses tersebut.
“Kita jangan sampai ada pihak yang mengadu domba pimpinan daerah yang dipilih rakyat. Hal seperti ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Tuduhan Korupsi Harus Dibuktikan
Ketua Partai Buruh Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, menyoroti tudingan dugaan korupsi anggaran yang disampaikan Ismail Asso.
Ia mengatakan, penyampaian kritik dan laporan merupakan hak setiap warga negara, tetapi tuduhan korupsi harus didukung bukti yang kuat.
“Kalau tidak mempunyai bukti yang jelas, jangan menyampaikan hal-hal yang dapat menyudutkan pimpinan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur,” kata Dolpinus.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini sedang berupaya menjalankan program pembangunan di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta semua pihak ikut menjaga stabilitas agar pembangunan dapat berjalan.
“Jangan sampai isu yang tidak jelas justru memprovokasi masyarakat dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.
MRP Diminta Jalankan Mekanisme Internal
Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, menilai persoalan yang melibatkan anggota MRP harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan.
Ia meminta MRP Papua Pegunungan melakukan evaluasi internal terhadap Ismail Asso, termasuk memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.
Menurut Asis, penting bagi MRP menjelaskan apakah langkah dan pernyataan Ismail Asso terkait laporan ke KPK merupakan sikap pribadi atau telah mendapat persetujuan lembaga.
“Harus dijelaskan apakah pernyataan tersebut atas nama lembaga MRP atau atas nama pribadi sebagai anggota MRP,” ujarnya.
Asis juga menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan anggaran harus dibuktikan melalui proses hukum.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menjalani proses pemeriksaan keuangan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di Balik Perdebatan, Ada Harapan Pembangunan
Perdebatan antara kritik dan pembelaan pemerintah menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Papua Pegunungan.
Koalisi pengusung Jhon Tabo–Ones Pahabol menegaskan bahwa ruang kritik tetap terbuka, tetapi harus dilakukan dengan data, fakta, dan tanggung jawab moral.
Bagi mereka, tantangan terbesar saat ini bukan hanya mempertahankan kepercayaan politik, tetapi memastikan roda pembangunan terus berjalan untuk masyarakat di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
Di sisi lain, lembaga-lembaga publik juga dituntut menjaga integritas dan transparansi agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan politik tidak boleh menghilangkan tujuan utama, yakni menghadirkan pemerintahan yang bekerja dan pembangunan yang memberi manfaat bagi rakyat Papua Pegunungan. (*).
