WAMENA,tiiruu.com – Ketua DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengingatkan pemerintah pusat agar tidak hanya memberikan perhatian terhadap kasus pembunuhan pilot Nicholas F. Goselin di Kabupaten Yahukimo, tetapi juga menunjukkan komitmen yang sama terhadap berbagai kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa warga sipil di Papua Pegunungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yos Elopere di Wamena, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, seluruh korban tindak kekerasan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan negara, keadilan, serta kepastian hukum tanpa memandang profesi maupun latar belakang.
“Kami menyampaikan duka cita atas meninggalnya pilot di Yahukimo. Namun, di saat yang sama kami juga berbelasungkawa kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban kekerasan di Tolikara, Yahukimo, Lanny Jaya, dan daerah-daerah lain di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Yos menilai penanganan pemerintah terhadap berbagai peristiwa kekerasan di Papua harus dilakukan secara adil dan berimbang. Ia menegaskan, jangan sampai perhatian negara hanya tertuju pada satu peristiwa, sementara korban dari kalangan masyarakat sipil justru terabaikan.
“Persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan. Pemerintah jangan hanya mengutuk pembunuhan pilot, tetapi juga harus serius mengusut setiap kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang selama ini terjadi di Papua Pegunungan. Semua korban memiliki hak hidup yang sama dan berhak memperoleh keadilan,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melihat persoalan keamanan di Papua secara utuh. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian.
Lebih lanjut, Yos meminta Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bersama lembaga-lembaga terkait turun langsung ke Papua Pegunungan guna meninjau seluruh kasus kekerasan yang terjadi serta memastikan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap para korban.
Di sisi lain, ia mengingatkan aparat keamanan agar tetap mengedepankan profesionalisme dan kehati-hatian dalam setiap proses penegakan hukum. Penindakan, kata dia, harus ditujukan kepada pelaku yang bertanggung jawab, bukan kepada masyarakat yang tidak terlibat.
“Kami mendukung aparat menindak tegas para pelaku. Tetapi jangan sampai masyarakat sipil yang tidak mengetahui persoalan justru menjadi korban. Aparat juga perlu memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua agar setiap tindakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.
Yos berharap pemerintah menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Papua Pegunungan. Dengan demikian, seluruh korban, baik warga sipil maupun pihak lainnya, dapat memperoleh perhatian, perlindungan, dan keadilan yang setara di hadapan hukuman (*).
