Nabire, tiiruu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PPT) Peanus Uamang mengatakan Papua Tengah tidak butuh makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan sesuai dengan keingin anak-anak Papua melalui demontrasi beberapa waktu lalu di Nabire, Timika, Paniai, Deiyai, Dogiyai.
“Saya selaku perwakilan Rakyat Anggota DPR Papua Tengah menyampaikan bahwa di Provinsi Papua Tengah dan Papua pada umumnya tidak butuh makan bergizi gratis, tapi kami butuh pendidikan dan kesehatan gratis itu yang penting,”katanya belum lama ini.
Uamang mengatakan, meskipun MBG adalah program pemerintah pusat. Tapi Papua sebagai daerah khusus. Sehingga program yang dibuat juga harus khsus dan benar-benar harus dibutuhkan oleh masyarakat Papua.
“Kita bisa terima dan suarakan bagi masyarakat Papua. Sehinga kami tetap menampung semua aspirasi dari masyarakat dan di perjuangkan. Jadi masyarakat punya hak penuh untuk menolak program Makan Bergizi Gratis,”katanya.
Lanjut Uamang bahwa, dana MBG berasal dari anggaran negara yang dibiayai oleh pajak rakyat,Karena itu rakyat berhak menolak atau meminta program ini dievaluasi jika dirasa tidak sesuai prioritas orang Papua.
“Karena program itu dibiayai anggaran negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh Negara itu sendiri, sehingga pemerintah seharusnya terbuka terhadap kritik. Pemerintah juga harus memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif untuk kebutuhan esensial masyarakat,”katanya.
Uamang mengatakan,pemerintah klaim sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara orang Papua menilai program ini tidak akan berdampak signifikan jika pemerintah tidak memperbaiki sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Karena tanpa pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan memadai, itu hanya akan melahirkan generasi yang kurang dalam hal pola berpikirnya,” katanya.
Uamang mengatakan, apa yang dilakukan siswa dan mahasiswa adalah wujud partisipasi rakyat dalam mengawasi anggaran pemerintah.
“Mereka tahu mana yang lebih penting: pendidikan berkualitas dan kesehatan itu yang paling penting. Kritik terhadap MBG bukan berarti menghalangi hak rakyat, melainkan bentuk pengawasan terhadap pengelolaan anggaran public,”katanya.
