Nabire, tiiruu.com – Film dokumenter Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita resmi tayang di kanal Youtube JubiTV pada Jumat (22/5/2026). Film itu menyoroti praktik kolonialisme Indonesia di Papua melalui proyek strategis nasional, eksploitasi sumber daya alam, pengerahan aparat keamanan, dan perampasan tanah adat yang disebut terus berlangsung hingga kini.
Peluncuran film dilakukan di aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia, Jayapura. Vincen Kwipalo, Masyarakat Adat Yei yang menjadi salah satu narasumber dalam film tersebut, menekan langsung tombol publikasi sebagai tanda dimulainya penayangan resmi di Youtube.
Penayangan itu dilakukan setelah film Pesta Babi diputar di lebih dari 1.800 titik nonton bareng (nobar) selama sekitar 40 hari terakhir di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.
Yuliana Lantipo dari Jubi Media mengatakan penayangan film melalui Youtube diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi publik untuk memahami persoalan Papua, terutama yang dialami masyarakat adat.
“Film ini pertama kali diputar ‘di rumahnya’ di Papua pada awal Maret lalu, sebelum berkelana menjumpai banyak penonton karena inisiatif mandiri dan penuh nyali dari para penyelenggara nobar di berbagai tempat. Kini dari Tanah Papua pula film ini resmi kami publikasikan,” ujar Yuliana.
Film Pesta Babi merupakan dokumenter akademik dan etnografi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale. Film itu diproduksi melalui kolaborasi Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke.
Dalam dokumenter itu digambarkan bagaimana tanah dan hutan seluas sekitar 2,5 juta hektare di selatan Papua dibuka untuk proyek lumbung pangan dan energi nasional. Film tersebut menyebut proyek yang berlabel Proyek Strategis Nasional itu telah menghadirkan puluhan perusahaan dan ribuan alat berat ke wilayah adat masyarakat Malind, Yei, Awyu, dan Muyu.
Film itu juga menyoroti pengerahan aparat keamanan untuk mengamankan proyek bioetanol dan biodiesel sawit di Papua Selatan. Di sisi lain, masyarakat adat yang terdampak disebut melakukan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari gugatan hukum hingga aksi langsung di wilayah adat mereka.
Direktur Ekspedisi Indonesia Baru, Susi Haryanti, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap film tersebut menunjukkan masih adanya ruang solidaritas untuk membicarakan Papua secara kritis.
“Apresiasi sebesar-besarnya untuk masyarakat, komunitas, mahasiswa, dan berbagai kolektif yang tetap berkumpul untuk nobar dan mendiskusikan situasi di Papua secara kritis. Di tengah menyempitnya ruang demokrasi dan cepatnya arus informasi, masih ada keberanian untuk tetap duduk bersama, berdiskusi, dan merawat solidaritas di ruang-ruang yang tidak selalu aman,” kata Susi.
Menurut tim kolaborator, selama musim nobar berlangsung terdapat sekitar 15 ribu pendaftar dari berbagai daerah. Namun, mereka juga mencatat adanya penghalangan pemutaran film di sedikitnya 52 titik, mulai dari intimidasi, persekusi, hingga pembubaran kegiatan.
Sejumlah penyelenggara disebut membatalkan kegiatan karena tekanan, sementara sebagian lainnya memindahkan lokasi pemutaran atau menggelarnya secara tertutup.
Selain penghalangan nobar, pembajakan film juga marak terjadi. Tim kolaborator mencatat sedikitnya 150 akun Youtube mengunggah versi lengkap film tanpa izin.
“Secara bertahap Youtube telah menghapus puluhan tautan yang dilaporkan,” demikian pernyataan tim kolaborator.
Vincen Kwipalo mengapresiasi solidaritas masyarakat yang tetap menggelar nobar meski menghadapi berbagai tekanan.
“Saya sudah komitmen sampai kapan pun, sampai titik darah penghabisan, apa pun, saya akan berjuang, saya akan berjalan, dan keajaiban akan terjadi,” ujar Vincen.
Ia mengaku terharu melihat dukungan masyarakat di berbagai daerah terhadap perjuangan masyarakat adat Papua.
“Saya melihat sendiri seperti di Jayapura ini, di Jakarta, di tempat di mana putar film yang dihentikan itu, seolah-olah dia sendiri ada di atas Tanah Papua. Sangat luar biasa,” katanya.
Direktur LBH Papua Merauke, Teddy Wakum, menilai film *Pesta Babi* mendapat perhatian luas karena banyak masyarakat memiliki pengalaman kolektif mengenai ketidakadilan.
Ia berharap film tersebut memperkuat solidaritas masyarakat sipil untuk mempertahankan tanah Papua dari berbagai proyek yang dinilai merugikan masyarakat adat.
“Kurang apa Masyarakat Adat berjuang dari tingkat paling bawah sampai ke kementerian dan lembaga di Jakarta, tapi apakah ada keberpihakan?” ujar Teddy.
Menurut Teddy, masyarakat Papua dari berbagai kalangan perlu bersatu untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung panjang di Papua.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, mengatakan penayangan film di Youtube tidak menandai berakhirnya musim nobar dan diskusi publik.
“Kami berharap nobar dan diskusi seperti ini bisa terus dilaksanakan untuk menjadi momen konsolidasi dan mendiskusikan langkah ke depan,” katanya.
Asep juga meminta publik terus mendukung perjuangan masyarakat adat yang sedang menempuh jalur hukum, termasuk gugatan di PTUN Jayapura dan laporan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah adat.
Sementara itu, Villarian dari Pusaka Bentala Rakyat mengatakan gelombang nobar film *Pesta Babi* telah membangun solidaritas yang luas untuk mendukung perjuangan masyarakat adat Papua.
“Kami yakin nobar dan diskusi akan membuka ruang untuk terus membangun kesadaran, pengetahuan, dan gerakan sipil dalam memperjuangkan keadilan sosial ekologis yang lebih luas,” ujarnya.
Sutradara film sekaligus antropolog, Cypri Paju Dale, berharap *Pesta Babi* dapat menjadi rujukan dalam diskusi yang lebih mendalam mengenai Papua dan situasi yang sedang berlangsung di wilayah itu.
“Dokumenter ini membawa ke hadapan kita suatu keadaan yang genting, sebuah tragedi yang sedang berlangsung dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. *Pesta Babi* bukan hanya cerita untuk diketahui, tetapi meminta tanggapan, meminta jawaban,” kata Cypri.
