NABIRE, Tiiruu.com —Koordinator Aksi Forum Komunikasi Mahasiswa/i Intan Jaya (FKMI) Nabire, Papua Tengah, Koordinator Lapangan Jonatan Sani mendesak pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah segera melakukan investigasi terhadap peristiwa Soagama Berdarah yang terjadi pada 15 Oktober 2025 di Kampung Soagama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Desakan tersebut disampaikan Yonatan Sani melalui pernyataan sikap dalam rangka memperingati satu tahun peristiwa Soagama Berdarah pada Kamis (15/10/2026). Peringatan tersebut mengusung tema “Melawan Lupa dan Merawat Ingatan”.
Dalam pernyataan sikapnya, FKMI Nabire menilai konflik bersenjata yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat sipil, mulai dari terganggunya keamanan, hilangnya mata pencaharian, trauma psikologis, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Sani menyebut situasi konflik berkepanjangan juga berdampak terhadap aktivitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Mereka menyoroti keberadaan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah permukiman yang dinilai membuat masyarakat kehilangan rasa aman.
“Sejak 2019 hingga detik ini tahun 2026, Kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu wilayah di Papua Tengah yang mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB,” kata Sani disela sela orasinya di Pasar Karang Tumaritis Nabire, Kamis, (15/10/ 2026.
FKMI Sebut 15 Orang Tewas dalam Peristiwa Soagama
Dalam dokumen tersebut, Sani menyatakan bahwa pada Rabu, 15 Oktober 2025, terjadi penembakan yang menewaskan 15 orang di Kampung Soagama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
Sani menyebut para korban terdiri atas anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan warga sipil. Namun, rincian identitas korban dalam dokumen tersebut belum sepenuhnya konsisten. Karena itu, jumlah dan identitas korban perlu diverifikasi melalui penyelidikan independen serta keterangan resmi pihak-pihak terkait.
Sani juga menyatakan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan 148 orang mengungsi ke Distrik Hitadipa.
Sani menilai peristiwa Soagama Berdarah tidak dapat dipisahkan dari situasi konflik bersenjata yang berkepanjangan di Intan Jaya. Menurut mereka, dampak konflik tidak hanya berkaitan dengan korban jiwa, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, keberlangsungan pendidikan anak-anak, kehidupan keagamaan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Meski demikian, tuduhan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penembakan, jumlah korban, dan rangkaian kejadian pada 15 Oktober 2025 masih perlu dikonfirmasi melalui investigasi yang independen dan transparan.
Desak Pemerintah Segera Lakukan Investigasi
Pernyataan sikap FKMI Nabire dibacanya langsung oleh Wakil Koordinator Lapangan yakni Penias Selegani.
“Kami membacakan dan menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah,”katanya.
Pertama, FKMI meminta pemerintah, baik lembaga legislatif maupun eksekutif, segera melakukan investigasi terhadap peristiwa Soagama Berdarah. Pihak yang disebut secara khusus meliputi Bupati Intan Jaya, DPRD Kabupaten Intan Jaya, DPR Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP Papua Tengah), dan tim penanganan konflik.
Kedua, FKMI mendesak Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto menarik pos-pos militer nonorganik dari kampung-kampung di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam dokumen tersebut, FKMI menyebut terdapat 34 pos militer nonorganik yang menurut mereka berada di kampung-kampung tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Ketiga, FKMI meminta agar aktivitas militer nonorganik di Kabupaten Intan Jaya dihentikan. Mereka juga mendesak penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap warga sipil, anak sekolah, dan gembala.
Keempat, FKMI meminta DPRD Kabupaten Intan Jaya, DPR Papua Tengah, dan MRP Papua Tengah segera mengesahkan peraturan daerah yang memberikan perlindungan kepada warga sipil dari ancaman militer.
Kelima, FKMI mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghentikan pembangunan fisik, termasuk pembangunan jalan trans dan proyek pertambangan yang mereka sebut ilegal, serta memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia.
FKMI juga menyerukan penarikan aparat militer organik dan nonorganik dari Kabupaten Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.
Minta Dialog dengan Presiden dan Menteri Pertahanan
Tuntutan keenam berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui dialog.
FKMI meminta pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah memfasilitasi mahasiswa dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Menteri Pertahanan dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut FKMI, ruang dialog diperlukan agar persoalan konflik dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dibicarakan secara terbuka, termasuk persoalan keamanan, perlindungan warga sipil, serta keberadaan aparat di wilayah adat.
Tuntutan ketujuh, FKMI meminta agar hak menentukan nasib sendiri diberikan kepada rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
“Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua,” demikian bunyi tuntutan terakhir dalam pernyataan sikap FKMI Nabire.
Melawan Lupa dan Merawat Ingatan
Peringatan satu tahun Soagama Berdarah menjadi momentum bagi FKMI Nabire untuk kembali mengangkat persoalan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya.
Melalui pernyataan sikap tersebut, FKMI menegaskan pentingnya pengungkapan fakta, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum, serta upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak konflik.
Bagi FKMI, peringatan ini bukan sekadar mengenang peristiwa masa lalu, melainkan juga menjadi kesempatan untuk mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Intan Jaya.
FKMI berharap investigasi yang independen dapat mengungkap kronologi kejadian, memastikan identitas dan jumlah korban, serta memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Penyelesaian konflik, menurut tuntutan yang mereka sampaikan, perlu diarahkan pada perlindungan warga sipil, pemulihan kehidupan masyarakat, dan pembukaan ruang dialog untuk mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Papua Tengah.
Pernyataan sikap tersebut diketahui oleh Koordinator Lapangan Umum Jonatan Sani dan Wakil Koordinator Lapangan Penius Selegani, serta menjadi sikap resmi Forum Komunikasi Mahasiswa/i Intan Jaya (FKMI) Nabire dalam memperingati satu tahun peristiwa Soagama Berdarah.
