KOBAKMA,tiiruu.com – Polemik pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamberamo Tengah kini meluas menjadi persoalan ekonomi masyarakat. Dampaknya disebut tidak hanya dirasakan pegawai pemerintahan, tetapi juga mama-mama penjual hasil kebun yang mulai kehilangan pembeli akibat melemahnya daya beli di daerah itu.
Di tengah aksi protes ASN yang terus berlangsung dan pemalangan Kantor Bupati, suara kekhawatiran muncul dari masyarakat, DPR, hingga Wakil Bupati yang menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di Mamberamo Tengah.
Anggota Fraksi Gabungan DPR Kabupaten Mamberamo Tengah, Baren Sibak, mengungkapkan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis. Mama-mama yang membawa sayur, ubi, pisang, dan hasil kebun ke pasar sering pulang tanpa memperoleh pembeli.
“Sekarang masyarakat datang bawa jualan sampai di Kobakma, tetapi tidak ada yang membeli. Akhirnya barang-barang itu ditukar dengan barang lain. Itu yang sedang terjadi hari ini,” kata Baren.
Menurutnya, praktik barter mulai kembali terjadi di tengah menurunnya perputaran uang di masyarakat.
“Bukan beli, tetapi pertukaran. Sayur ditukar, ubi ditukar, itu yang sedang terjadi sekarang di Mamberamo Tengah,” ujarnya.
Baren menyebut kondisi tersebut berbeda jauh dibanding sebelumnya, ketika hasil kebun masyarakat selalu habis terjual dan menjadi sumber pendapatan keluarga.
“Dulu masyarakat bawa hasil kebun dari jauh, habis dijual lalu pulang membawa kebutuhan rumah tangga. Sekarang datang jualan, tidak ada yang beli,” katanya.
Ia menilai salah satu penyebab melemahnya ekonomi adalah menurunnya daya beli ASN setelah insentif dipotong. Sebab selama ini ASN menjadi penggerak utama perputaran ekonomi di wilayah pegunungan tersebut.
“Ketika insentif ASN turun, dampaknya bukan hanya ke pegawai, tetapi ke masyarakat luas. Pelaku pasar dan mama-mama penjual ikut merasakan,” tegasnya.
Di tengah tuntutan yang terus bergulir, Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Tago, menerima massa aksi dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi ASN. Ia menegaskan penyampaian tuntutan pegawai merupakan hak yang sah dalam sistem pemerintahan.
“Kita ini bukan pendemo dalam arti negatif. Kita punya wibawa sebagai ASN dan kita menyampaikan hak kita,” kata Itaman di hadapan massa.
Itaman mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan Bupati selama dua pekan terakhir untuk membahas berbagai persoalan daerah, termasuk polemik insentif ASN. Namun hingga kini, koordinasi tersebut disebut belum menghasilkan pertemuan.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pemotongan insentif yang dilakukan tanpa pembahasan terlebih dahulu dengan pegawai.
“Kalau memang ada kebijakan pemotongan karena kondisi daerah, seharusnya dibicarakan bersama. ASN juga punya kebutuhan hidup. Mestinya ada kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan,” ujarnya.
Menurut Itaman, persoalan insentif sebelumnya pernah dibahas dalam forum anggaran bersama pimpinan OPD, DPR, dan tim anggaran pemerintah di Jayapura. Saat itu, alokasi insentif disebut telah dikembalikan seperti semula.
Karena itu, ia mengaku terkejut ketika mengetahui hak ASN tetap mengalami pemotongan.
“Saya juga kaget mendengar hak-hak ini dipotong. Bahkan saya juga ikut merasakan pemotongan itu karena hak saya juga dipotong,” katanya.
Wakil Bupati menegaskan penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme agar ditemukan solusi yang dapat diterima seluruh ASN di Mamberamo Tengah.
Sementara itu, perwakilan mama-mama sekaligus ASN perempuan, Ata Pagawak, meminta pemerintah segera mengambil keputusan karena persoalan tersebut telah memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Tolong Bupati dan Wakil Bupati ambil keputusan. Ini soal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, DPR Kabupaten Mamberamo Tengah turut mempertanyakan efektivitas pemerintahan dalam dua tahun terakhir dan meminta Bupati, Sekda, serta OPD strategis lebih banyak berada di daerah.
DPR juga mengingatkan situasi ekonomi yang memburuk dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.
“Kami takut ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan ini bisa memicu konflik. Situasi sekarang memang kurang baik,” ujar Baren.
Meski demikian, massa aksi memastikan demonstrasi dan pemalangan kantor dilakukan secara damai.
“Kami tetap menjaga situasi tetap aman. Tetapi aspirasi ini harus dijawab. Kami akan bertahan sampai ada penyelesaian,” tegas massa.
Di tengah tingginya biaya hidup dan terbatasnya akses ekonomi di wilayah pegunungan Papua, berkurangnya daya beli ASN kini mulai terlihat nyata di pasar-pasar tradisional. Mama-mama yang dahulu pulang membawa uang hasil jualan, kini sebagian harus kembali ke rumah dengan hasil kebun yang tidak laku atau menukarnya dengan barang lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi itu menjadi gambaran bagaimana polemik insentif ASN perlahan merambat menjadi persoalan ekonomi masyarakat luas di Mamberamo, (*).
