Nabire, tiiruu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, jajaran BPK RI, pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, menegaskan bahwa penyerahan LHP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
DPR Papua Tengah juga menyampaikan bahwa apa pun opini yang diberikan oleh BPK RI hendaknya diterima secara terbuka sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bentuk penilaian, tetapi juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPR dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, DPR Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan serta menyusun LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran perangkat daerah atas komitmen dan kerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung.
Melalui momentum ini, DPR Papua Tengah berharap sinergi antara BPK RI, DPR, dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
