Deiyai, Tiiruu. Com— Pemuda Katolik Kabupaten Deiyai mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bupati Mimika John Retob, untuk menyelesaikan persoalan tapal batas di wilayah Kapiraya sebelum melanjutkan rencana pembangunan kota baru di kawasan tersebut.
Ketua PLT Pemuda Katolik Kabupaten Deiyai, Aleks Giyai, menegaskan bahwa pembangunan harus didahului dengan kepastian batas administrasi pemerintahan dan penyelesaian persoalan batas wilayah adat yang melibatkan masyarakat adat, khususnya antara suku Mee dan Kamoro.
Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya dilaksanakan di atas wilayah yang status batas administrasinya masih menjadi persoalan dan belum memperoleh penyelesaian yang jelas, terbuka, serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
“Selesaikan tapal batas terlebih dahulu. Setelah ada kepastian batas pelayanan pemerintah dan kesepakatan dengan masyarakat adat, barulah pembangunan dilaksanakan,” tegas Aleks Giyai.
Pemuda Katolik Deiyai juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak membalik urutan dalam menyelesaikan persoalan Kapiraya. Persoalan hukum, administratif, maupun adat dinilai perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah menjalankan program pembangunan berskala besar di wilayah tersebut.
Aleks mengatakan, apabila pembangunan kota baru didahulukan sementara persoalan tapal batas belum tuntas, kondisi tersebut dikhawatirkan justru mempertahankan persoalan batas pelayanan pemerintahan dan batas tanah adat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di kemudian hari.
Karena itu, Pemuda Katolik Deiyai menyerukan kepada seluruh pihak, terutama Bupati Mimika John Retob, agar mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menangani persoalan Kapiraya.
“Persoalan tapal batas di Kapiraya jangan dijadikan arena perebutan kepentingan politik, ekonomi maupun kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Pemuda Katolik Deiyai, Kapiraya seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan pembangunan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kepastian hukum, administrasi pemerintahan dan kesepakatan masyarakat adat dinilai menjadi dasar penting sebelum pembangunan kota baru dilakukan.
Pemuda Katolik Deiyai pun kembali menegaskan sikapnya:
“Bupati Mimika, selesaikan tapal batas Kapiraya dulu. Jangan bangun kota baru di atas ketidakpastian tapal batas pelayanan pemerintah maupun batas wilayah adat antara suku Mee dan Kamoro di Kapiraya.”
Pemuda Katolik Kabupaten Deiyai.
