NABIRE, Tiiruu.com – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMI) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/2026), dengan mengusung tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”. Aksi tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, masyarakat, serta sejumlah tokoh dari berbagai daerah di Papua Tengah.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan Umum Feri Japugau dan Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau, dengan penanggung jawab Marthen Mujijau, Melianus Sondegau, dan Ayup Wandegau.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya yang menurut mereka masih terus berlangsung sejak 2019 hingga 2026.
Perwakilan mahasiswa dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah secara bergantian menyampaikan aspirasi. Mereka menilai masyarakat Papua, khususnya di Intan Jaya, masih mengalami dampak konflik bersenjata yang berkepanjangan.
Mahasiswa Intan Jaya menyampaikan bahwa masyarakat telah lama hidup dalam situasi ketakutan akibat konflik yang belum kunjung berakhir. Mereka mengaku kecewa karena menurut mereka korban sipil masih terus berjatuhan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa foto-foto korban yang disebut meninggal dalam konflik di Intan Jaya sebagai simbol tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemanusiaan.
Selain itu, massa aksi menilai operasi keamanan di wilayah tersebut lebih banyak berdampak terhadap masyarakat sipil. Mereka mendesak aparat keamanan untuk mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil dalam setiap pelaksanaan tugas.
Para mahasiswa juga menyoroti minimnya pernyataan resmi dari para wakil rakyat terkait situasi di Intan Jaya. Mereka meminta DPR Papua Tengah maupun DPR kabupaten lebih aktif menyuarakan kondisi masyarakat yang terdampak konflik.
Sorotan juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik Gubernur Papua Tengah yang dinilai belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penyelesaian persoalan kemanusiaan di Intan Jaya.
“Kami meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan yang terjadi di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya,” tegas salah seorang orator.
Perwakilan mahasiswa dari Kabupaten Puncak turut mendesak Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar mengusut tuntas dugaan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Intan Jaya.
Sementara itu, mahasiswa asal Dogiyai menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan di Papua. Mereka mempertanyakan penegakan hukum yang menurut mereka belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua.
Mahasiswa Paniai dalam orasinya menyoroti keberadaan aparat keamanan di sejumlah fasilitas umum di Intan Jaya. Mereka mengklaim sebagian fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah digunakan sebagai pos aparat keamanan. Selain itu, mereka juga mengajak media untuk terus memberitakan perkembangan situasi kemanusiaan di Papua.
Mereka turut mengutip sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
DPR Papua Tengah Terima Aspirasi
Aspirasi massa diterima oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah,John NR Gobai, setelah Gubernur Papua Tengah tidak berada di lokasi aksi.
Dalam tanggapannya, Gobai mengajak mahasiswa dan DPR untuk saling menghargai serta membangun komunikasi yang baik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami juga merasakan penderitaan yang sama. Kami semua adalah korban dari situasi yang terjadi di Papua Tengah. Karena itu mari kita saling percaya agar perjuangan ini dapat kita lakukan bersama,” ujarnya.
Gobai mengakui komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tidak mudah karena secara kelembagaan menjadi mitra DPR Kabupaten. Meski demikian, ia memastikan DPR Papua Tengah akan terus berupaya membangun koordinasi.
Ia mengatakan DPR Papua Tengah akan mengundang DPRD dari delapan kabupaten, para bupati, pemerintah provinsi, serta unsur TNI dan Polri untuk duduk bersama membahas kondisi keamanan di Papua Tengah.
“Kita akan duduk bersama, merumuskan langkah-langkah yang menjadi tuntutan bersama terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Kami ingin membawa persoalan ini ke Jakarta agar pemerintah pusat mengetahui bahwa masyarakat Papua Tengah membutuhkan pembangunan dan kedamaian, bukan kekerasan,” kata Gobai.
Aksi demonstrasi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berakhir dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada DPR Papua Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
