Deiyai, Tiiruu. Com — Pemuda Katolik Kabupaten Deiyai meminta Gubernur Papua Tengah menjadikan persoalan tapal batas adat di Kapiraya sebagai salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Deiyai.
Kunjungan kerja kepala daerah tidak boleh berhenti pada agenda seremonial, penyampaian program pembangunan, dan pertemuan birokrasi. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga harus hadir membawa jawaban atas persoalan mendasar masyarakat adat, termasuk persoalan batas wilayah adat Kapiraya.
Pemuda Katolik Deiyai memandang bahwa persoalan tapal batas adat Kapiraya bukan sekadar persoalan administratif pemerintahan. Persoalan ini menyangkut sejarah, identitas, hak ulayat, ruang hidup, serta martabat masyarakat adat. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keberanian politik, keterbukaan pemerintah, dan pelibatan masyarakat adat secara langsung.
Kami meminta Gubernur Papua Tengah tidak sekadar mendengar aspirasi masyarakat, tetapi membawa kejelasan sikap dan langkah konkret pemerintah terhadap persoalan tapal batas adat di Kapiraya antara masyarakat suku Mee dan Suku Kamoro.
Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian. Karena itu, momentum kunjungan kerja Gubernur ke Deiyai harus digunakan untuk menjelaskan: di mana posisi pemerintah, bagaimana proses penyelesaiannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan persoalan ini akan diselesaikan.
Empat Tuntutan Pemuda Katolik Deiyai
Sehubungan dengan kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Deiyai, Pemuda Katolik Deiyai menyampaikan tuntutan:
Pertama, Gubernur Papua Tengah wajib memberikan jawaban resmi dan terbuka mengenai proses penyelesaian tapal batas adat Kapiraya.
Kedua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus membuka ruang dialog bersama masyarakat adat dan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan persoalan Kapiraya.
Ketiga, Pemerintah harus memastikan proses pemetaan dan penentuan batas dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan sejarah serta hak masyarakat adat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan administratif.
Keempat, Gubernur Papua Tengah harus menetapkan langkah dan target waktu yang jelas agar persoalan tapal batas adat Kapiraya tidak kembali menjadi janji politik yang berhenti setelah kunjungan kerja selesai.
Pemuda Katolik Deiyai menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh terus ditempatkan sebagai penonton dalam persoalan yang menyangkut tanah dan wilayah kehidupan mereka sendiri di wilayah perbatasan.
Kami berharap kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Deiyai menjadi momentum penting untuk memberikan jawaban, kepastian, dan langkah nyata bagi penyelesaian tapal batas adat di Kapiraya.
Gubernur datang ke Deiyai jangan hanya membawa program pembangunan.
Gubernur wajib membawa jawaban atas persoalan rakyat terutama tapal batas pelayanan pemerintahan maupun tapal batas adat di Kapiraya.
