JAKARTA, tiiruu.com – Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dalam audiensi tersebut, Pemuda Katolik melalui Gugus Tugas-nya menyampaikan dokumen aspirasi berisi pemetaan masalah krusial di Tanah Papua serta tawaran kolaborasi konkret untuk penyelesaiannya.
Hal itu disampaikan Melkior Sitokdana dalam siaran Pers yang diterima tiiruu.com, Rabu (26/11/2025).
Sitokdana mengatakan, delegasi Pemuda Katolik memaparkan 11 poin utama yang menjadi concern masyarakat di akar rumput.
“Laporan ini menyoroti situasi yang kian kompleks, mulai dari isu kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, hingga dampak kebijakan nasional terhadap masyarakat adat,”katanya.
Sitokdana menekankan bahwa permasalahan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata, melainkan membutuhkan pendekatan kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sorotan Utama: Dari Konflik Bersenjata hingga PSN
Dalam laporannya, Pemuda Katolik merinci 11 permasalahan mendesak, di antaranya:
Krisis Kemanusiaan: Masih terjadinya konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan meningkatnya jumlah pengungsian warga sipil akibat konflik yang berkepanjangan.
Marginalisasi OAP: Adanya ketimpangan ekonomi dan sosial bagi Orang Asli Papua (OAP) di perkotaan, rasisme, serta ancaman depopulasi yang meningkatkan kerentanan sosial.
Tata Kelola & Demokrasi: Isu korupsi yang menghambat pembangunan, lemahnya layanan dasar (pendidikan, kesehatan), serta penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Secara khusus, Pemuda Katolik juga menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke. Pihaknya mengingatkan Pemerintah agar proyek lumbung pangan tersebut tidak mengabaikan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat setempat, serta tidak memperburuk kerusakan lingkungan.
Tawaran Kolaborasi Solutif
Tidak hanya menyampaikan kritik dan laporan lapangan, Pemuda Katolik juga membawa tawaran solusi. Organisasi ini menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui pendekatan yang lebih partisipatif.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Papua benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Orang Asli Papua, bukan justru meminggirkan mereka. Pemuda Katolik siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk menjembatani dialog dan solusi di tingkat tapak,” ujar Stefanus Gusma Ketua Umum/Ketua Delegasi usai pertemuan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik masukan tersebut dan memberikan atensi terhadap poin-poin yang disampaikan, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Langkah advokasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi perbaikan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan bagi masyarakat di Tanah Papua. (*)
