Sugapa, tiiruu.com— Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-I) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Intan Jaya pada 13–14 Januari 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Bupati Intan Jaya memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan kondisi keamanan dan kemanusiaan yang mereka nilai terus memburuk di wilayah tersebut.
Mahasiswa menilai situasi Intan Jaya tidak berada dalam kondisi baik-baik saja. Konflik bersenjata yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir disebut berdampak langsung pada kehidupan warga sipil, termasuk terjadinya pengungsian, trauma psikologis, serta terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Koordinator Lapangan GPMR-I, Yosan, mengatakan mahasiswa memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden karena persoalan Intan Jaya dinilai bersifat struktural dan tidak cukup diselesaikan di tingkat daerah.
“Kami meminta Bupati Intan Jaya memfasilitasi pertemuan kami dengan Presiden Prabowo. Kami ingin menyampaikan langsung bahwa rakyat Intan Jaya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian,” kata Yosan.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum memberikan perlindungan maksimal bagi warga sipil. Mahasiswa menilai negara perlu mendengar langsung suara masyarakat yang terdampak konflik.
“Kami datang membawa suara korban. Situasi di kampung-kampung tidak bisa terus dianggap normal,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Koordinator Lapangan GPMR-I, Yoser, mengatakan dialog dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi lapangan.
“Kalau hanya laporan di atas meja, persoalan Intan Jaya tidak akan terlihat utuh. Karena itu kami meminta difasilitasi bertemu Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,” kata Yoser.
Selain meminta fasilitasi pertemuan dengan Presiden, mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Intan Jaya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat sipil. Mereka berharap penyelesaian persoalan Intan Jaya dapat ditempuh melalui pendekatan dialog dan pemulihan kemanusiaan.
Mahasiswa menegaskan aksi yang mereka lakukan berlangsung secara damai dan konstitusional. Hingga aksi berakhir, mereka menyatakan masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait permintaan fasilitasi pertemuan dengan Presiden RI.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. Kami hanya meminta difasilitasi agar suara rakyat Intan Jaya bisa didengar langsung oleh Presiden,” ujar Yosan.
