JAYAPURA,tiiruu.com – Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Santo Efrem Jayapura menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa untuk memahami persoalan konflik dan ketidakadilan sosial di Papua. Dalam kegiatan itu, Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo, hadir membawakan materi bertema Manajemen Konflik, Jumat (22/5/2026).
Di hadapan peserta, Warpo menegaskan bahwa PMKRI memiliki posisi historis untuk berpihak kepada kelompok masyarakat yang mengalami penindasan atau ketidakadilan. Menurutnya, semboyan Pro Ecclesia et Patria tidak cukup dipahami sebagai identitas organisasi, tetapi harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata terhadap persoalan rakyat.
“PMKRI hadir untuk berpihak kepada kaum tertindas atau kaum lemah. Karena itu, slogan Pro Ecclesia et Patria harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif kader dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan politik,” ujarnya.
Warpo menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memahami kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami konflik. Ia mendorong kader PMKRI agar tidak hanya melihat persoalan dari ruang diskusi atau teori, tetapi turun memahami dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa konflik dapat muncul di berbagai lingkungan, mulai dari institusi pendidikan, gereja, pemerintahan hingga kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, kemampuan menganalisis akar masalah menjadi hal penting sebelum mengambil langkah penyelesaian.
Menurutnya, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, serta kolaborasi lintas pihak agar solusi yang dihasilkan dapat berlangsung berkelanjutan dan menciptakan perdamaian.
“Kader harus mampu mengidentifikasi persoalan, melakukan analisis, membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai,” katanya.
Melalui kegiatan LKK tersebut, para kader PMKRI diharapkan tidak hanya dibentuk menjadi pemimpin organisasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta kemampuan merespons berbagai persoalan kemanusiaan dan konflik yang berkembang di Tanah Papua. (*).
