DEIYAI, TIIRUU.COM – Tokoh intelektual Kabupaten Deiyai, Hendrik Onesmus Madai, ST, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) yang berhasil melakukan penataan administrasi terhadap 67 kampung di wilayah tersebut.
Menurut Hendrik, kebijakan yang dipimpin Kepala DPMK Kabupaten Deiyai, Dr. Ferdinand Pakage, merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status dan wilayah administrasi setiap kampung.
Ia menilai, penataan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperjelas batas wilayah antarkampung, antardistrik, hingga batas Kabupaten Deiyai dengan daerah tetangga, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa wilayah di masa mendatang.
“Penataan kampung ini sangat penting karena akan memperjelas batas wilayah setiap kampung. Dengan batas yang jelas, berbagai persoalan mengenai wilayah, pelayanan pemerintahan, dan pembangunan dapat diminimalkan,” ujar Hendrik Onesmus Madai, Minggu (19/7/2026) di Waghete.
Mantan wartawan Jubi itu menjelaskan, penataan administrasi kampung tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkeadilan.
Menurutnya, ketika seluruh kampung telah memiliki status yang jelas dan terdaftar secara nasional, pemerintah akan lebih mudah menyusun perencanaan pembangunan, menyalurkan anggaran, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran.
Hendrik mengatakan bahwa keberhasilan pendataan dan penataan 67 kampung merupakan capaian penting Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati Melkianus Mote, ST dan Wakil Bupati Ayub Pigome.
“Ini merupakan salah satu keberhasilan yang sangat brilian. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga membenahi dasar administrasi pemerintahan kampung agar lebih tertib, jelas, dan diakui secara nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pembenahan administrasi pemerintahan kampung merupakan investasi jangka panjang karena menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hendrik berharap DPMK Kabupaten Deiyai tidak berhenti pada penataan administrasi semata, tetapi terus melanjutkan tahapan sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah, serta pemasangan tanda batas kampung secara bertahap.
Menurutnya, seluruh proses tersebut harus melibatkan pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat setempat agar setiap keputusan mengenai batas wilayah memperoleh legitimasi sosial dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar penetapan batas kampung menjadi kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujarnya.
Hendrik juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam menata pemerintahan kampung sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.
Menurutnya, dukungan masyarakat akan menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta menciptakan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi kampung.
“Mari kita dukung bersama kebijakan Pemerintah Kabupaten Deiyai ini demi terciptanya pemerintahan kampung yang tertib, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan yang berkeadilan menuju Deiyai Enaimo Ekowai,” tutup Hendrik.
Reporter : Hengky Yeimo
Editor : Tiiruu Online
