Nabire, tiiruu.com – Sejumlah perempuan dan masyarakat adat di Pulau Biak menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan bandara antariksa serta pangkalan militer di wilayah tersebut. Penolakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women’s Day yang diperingati setiap 8 Maret.
Ketua Presidium Nasional Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPP), Sayang Mandabayan, menyatakan dukungannya terhadap perempuan dan masyarakat adat Biak yang menolak rencana pembangunan tersebut.
Ia menilai proyek-proyek itu berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat serta menimbulkan dampak sosial yang luas.
“Saya mendukung perempuan dan masyarakat adat Biak untuk menolak dengan tegas pembangunan bandara antariksa di Pulau Biak serta pembangunan pangkalan militer Indonesia di wilayah itu,” ujar Bayan dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (8/3/2026).
Menurutnya, Pulau Biak bukan wilayah kosong yang dapat dijadikan lokasi proyek tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan wilayahnya yang harus dihormati.
“Biak bukan pulau kosong. Pulau Biak adalah milik masyarakat adat Biak yang harus dilindungi,” tegasnya.
Selain menyatakan penolakan terhadap pembangunan bandara antariksa dan pangkalan militer, Mandabayan juga mendesak United Nations Human Rights Council atau Komisi HAM PBB untuk segera membentuk tim pencari fakta guna memantau situasi hak asasi manusia di Tanah Papua.
Ia mengatakan kehadiran tim independen dari PBB penting untuk memastikan kondisi HAM di Papua dapat dipantau secara objektif oleh komunitas internasional. Menurutnya, berbagai kebijakan dan proyek pembangunan di Papua perlu diawasi agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.
Dalam pernyataannya, Mandabayan juga meminta pemerintah Indonesia menghentikan proyek-proyek yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional di wilayah Papua apabila tidak melibatkan persetujuan masyarakat adat.
Ia menilai pembangunan seharusnya dilakukan dengan menghormati hak masyarakat lokal serta melalui dialog yang adil dan terbuka.
Mengakhiri pernyataannya, Mandabayan menyampaikan pesan solidaritas kepada perempuan di Tanah Papua yang terus memperjuangkan hak-haknya. Ia menegaskan bahwa persatuan perempuan memiliki peran penting dalam menjaga tanah adat dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Perempuan bersatu tak dapat dikalahkan. Panjang umur solidaritas,” ujarnya.
Mandabayan mengatakan, pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi perjuangan perempuan Papua dalam momentum peringatan Hari Perempuan Internasional.
“Hari perempuan internasional yang setiap tahunnya akan diperingati sebagai simbol perjuangan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di seluruh dunia,” katanya. (AK)
