Nabire, tiiruu.com — Ketua KONI Kabupaten Puncak, Kem Magai, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Distrik Kembru dan Pogoma, Kabupaten Puncak.
Kepada wartawan, Magai mengatakan situasi konflik bersenjata di wilayah tersebut telah menimbulkan korban di kalangan warga sipil. Ia menilai perlu ada langkah cepat dan independen dari Komnas HAM untuk memastikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
“Komnas HAM harus segera turun ke lapangan melihat langsung korban konflik yang terjadi di Puncak,” kata Kem Magai.
Menurut Magai, peristiwa yang terjadi di Kembru dan Pogoma bukan sekadar konflik biasa, melainkan telah mengarah pada dugaan pelanggaran HAM berat. Karena itu, ia meminta dibentuk tim investigasi untuk mengusut secara menyeluruh kasus tersebut.
Ia menyatakan, tim investigasi independen penting untuk mengumpulkan fakta, termasuk mendengar keterangan korban dan saksi di lokasi kejadian.
“Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang sedang terjadi di Distrik Kembru dan Pogoma. Maka dari itu tim investigasi harus turun ke Puncak untuk menginvestigasi dan segera mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Magai juga menyoroti operasi keamanan yang dilakukan aparat TNI di wilayah tersebut. Ia menduga dalam pelaksanaannya terjadi tindakan yang berdampak pada warga sipil.
Ia menilai operasi tersebut tidak sepenuhnya menyasar kelompok bersenjata, melainkan berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut dia, tindakan aparat di lapangan diduga dilakukan secara tidak terukur sehingga menyebabkan warga sipil menjadi korban.
“Bukan kejar TPNPB-OPM, tetapi sembarang melakukan tembakan sehingga yang kena adalah rakyat sipil, rakyat yang tidak tahu apa-apa di sana,” kata Magai.
Sebagai Ketua KONI Kabupaten Puncak, Magai menyampaikan sikap dan harapannya agar negara hadir secara adil dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia kembali menegaskan pentingnya pembentukan tim investigasi independen yang segera bekerja di lokasi terdampak.
“Saya sebagai ketua mewakili pengurus KONI Kabupaten Puncak berharap segera dibentuk tim investigasi dan turun langsung ke Distrik Kembru dan Pogoma untuk melakukan investigasi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Komnas HAM terkait desakan tersebut.
