Nabire, tiiruu.com— Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI/Polri dinilai terus berulang akibat pendekatan keamanan yang dianggap tidak berubah dari masa ke masa. Seruan untuk membuka ruang dialog damai dan gencatan senjata kembali mencuat sebagai solusi untuk menghentikan siklus kekerasan di Tanah Papua.
CEO dan Founder Lempar Papua, Maiton Gurik, menilai bahwa pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah sejak rezim ke rezim tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik. Ia menyebut pola penanganan yang sama justru memperpanjang konflik.
“Dari presiden ke presiden, pembangunan Papua dilakukan dengan metode yang sama, yakni pendekatan militeristik,” kata Maiton dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Maiton, tanpa adanya kemauan politik dari negara untuk melakukan gencatan senjata dan membuka ruang perundingan damai, konflik bersenjata akan terus berulang. Ia memperkirakan dalam waktu dekat, publik akan kembali mendengar kabar korban jiwa akibat baku tembak antara kedua pihak.
“Tidak ada cara lain. Hanya dengan gencatan senjata dan dialog damai konflik ini bisa diakhiri. Kalau tidak, beberapa pekan ke depan kita akan dengar lagi berita yang sama, ada korban tewas, baik dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena kekerasan yang terus berulang dan perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Dalam situasi tersebut, kata dia, terdapat tiga kelompok utama yang menjadi korban, yakni anggota TPNPB, aparat TNI-Polri, dan masyarakat sipil.
“Mereka semua korban di atas tanah ini, tetapi rakyat sipil adalah yang paling banyak menjadi korban,” kata Maiton.
Secara tidak langsung, ia mengkritik peran negara yang dinilai lebih banyak hadir sebagai pencatat jumlah korban dibandingkan sebagai pihak yang aktif mencegah dan menyelesaikan konflik.
Maiton menyatakan bahwa hingga kini belum terlihat upaya konkret dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menghentikan rantai kekerasan di Papua. Ia juga menilai pendekatan yang digunakan pemerintahan saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.
Selain korban jiwa, konflik berkepanjangan juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Maiton menambahkan bahwa masyarakat non-Orang Asli Papua (OAP) turut merasakan dampak ketidakamanan, bahkan mengalami pengungsian.
“Akibat konflik ini, masyarakat non-OAP juga tidak merasa nyaman dan sama-sama menjadi korban pengungsian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa selama tidak ada perubahan pendekatan menuju dialog damai, siklus kekerasan akan terus berulang dan menimbulkan korban dari berbagai pihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut.
