Jakarta,tiiruu.com– Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi menyampaikan permintaan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian maupun menghakimi Mama Yasinta menyusul perkembangan terbaru yang melibatkan tokoh perempuan adat Malind tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (30/5), tim kolaborator menegaskan bahwa Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan komunitasnya di Tanah Papua, bahkan jauh sebelum proses produksi film dokumenter Pesta Babi dimulai.
Karena itu, mereka memilih untuk menghormati sikap dan keputusan yang diambil Mama Yasinta saat ini, meskipun mengakui adanya perubahan sikap yang masih berusaha mereka pahami.
Menurut tim kolaborator, hingga saat ini mereka belum berhasil menjalin komunikasi secara langsung dengan Mama Yasinta sejak video yang menampilkan dirinya beredar pada 23 Mei 2026. Situasi tersebut berlanjut hingga Mama Yasinta mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada 29 Mei 2026.
“Kami masih berupaya memahami apa yang terjadi dan terus berusaha membangun komunikasi dengan Mama Yasinta,” tulis tim kolaborasi dalam keterangannya.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk membuka ruang dialog, termasuk berkoordinasi dengan pihak keluarga. Tim berharap komunikasi yang baik dapat segera terjalin sehingga berbagai persoalan yang berkembang dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak.
Di tengah perhatian publik terhadap polemik yang muncul, kolaborator film Pesta Babi mengajak masyarakat untuk tetap melihat persoalan Papua secara lebih luas. Mereka menilai masih banyak isu penting yang membutuhkan perhatian bersama, khususnya terkait hak-hak masyarakat adat dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga Papua.
Tim kolaborasi juga berharap dukungan dan solidaritas publik tetap terjaga untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Papua.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri merupakan hasil kerja sama sejumlah organisasi yang terdiri dari Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, LBH Papua Merauke, Pusaka Bentala Rakyat, dan Watchdoc. Melalui pernyataan tersebut, para kolaborator menegaskan komitmen mereka untuk terus mengedepankan dialog dan menghormati seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan film dokumenter tersebut. (*).
