JAKARTA,tiiruu.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Pegunungan, Nelson Wenda, menyoroti kondisi pembangunan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Papua Pegunungan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum tersebut, Nelson mengungkapkan bahwa sebagian besar kabupaten di Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, dari delapan kabupaten yang ada di Papua Pegunungan, hanya satu kabupaten yang relatif berjalan normal, sementara tujuh kabupaten lainnya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya masyarakat yang masih hidup dalam kondisi pengungsian.
“Dari Papua Pegunungan, di sini saya menyampaikan terkait UMKM kita. Yang terjadi hanya satu kabupaten, sedangkan tujuh kabupaten lainnya masih dalam masalah. Masalah dalam arti masyarakat kita ada yang mengungsi sehingga aktivitas pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat,” kata Nelson dalam Raker bersama Menteri UMKM.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pembangunan di sejumlah daerah dan turut mempengaruhi pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Papua Pegunungan.
Karena itu, Nelson meminta perhatian pemerintah pusat untuk mencari solusi atas keterlambatan pembangunan yang terjadi di tujuh kabupaten tersebut. Ia juga mengusulkan agar DPD RI diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengawal dan mempercepat pembangunan daerah.
“Bagaimana solusinya, Pak Menteri? Tadi saya juga menyampaikan terkait pemberian kewenangan kepada DPD agar kami bisa ikut membantu mengatasi keterlambatan pembangunan yang terjadi di tujuh kabupaten, khususnya di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan pembangunan, Nelson juga mengangkat kondisi UMKM di Papua Pegunungan yang menurutnya memiliki potensi besar, namun masih terkendala keterbatasan anggaran.
Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke sejumlah dinas terkait dan mendapatkan informasi bahwa minimnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.
“Saya sudah berkunjung ke dinas terkait. Mereka menyampaikan kendala yang dihadapi adalah kekurangan anggaran. Padahal UMKM kita di daerah sangat banyak dan datanya sudah tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana dukungan dari Kementerian UMKM dapat menjangkau mereka,” katanya.
Nelson berharap pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM di Papua Pegunungan, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak konflik dan pengungsian, sehingga masyarakat dapat kembali bangkit secara ekonomi dan menikmati hasil pembangunan secara merata.
“Ini menjadi masukan yang saya sampaikan agar ketika kembali ke daerah, ada langkah nyata yang dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM di Papua Pegunungan,” tutupnya.(*).
