TIOM,tiiruu.com – Ketua Komisi III/C DPRK Kabupaten Lanny Jaya dari Partai Gerindra, Tundani Kogoya, meminta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya melakukan evaluasi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan DPRK di daerah pemilihan (Dapil) I, II, dan III serta aspirasi yang diterima dari masyarakat dan mahasiswa.
Tundani mengatakan, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor prioritas yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi pendidikan di Kabupaten Lanny Jaya saat ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menilai proses belajar mengajar di sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, belum berjalan secara optimal.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan antara laporan realisasi program dengan kondisi di lapangan. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa realisasi Dana BOS dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin telah mencapai 100 persen.
“Sebagai Ketua Komisi III/C, saya merasa kecewa karena masih banyak persoalan di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Tundani di Tiom, Kamis, (23/07/2026).
Selain persoalan pendidikan di daerah, Tundani juga menyampaikan berbagai keluhan mahasiswa asal Lanny Jaya yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kota studi seperti Jayapura dan Manokwari.
Ia menyebut beberapa mahasiswa mengalami kendala, seperti keterlambatan pembayaran kontrakan hingga terancam kehilangan tempat tinggal, bantuan beasiswa mahasiswa miskin yang belum berjalan normal, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta bantuan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir yang belum terealisasi.
Tundani meminta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya melalui dinas terkait segera mencari solusi agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
“Penyelesaian persoalan pendidikan ini merupakan bagian penting dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Selain pendidikan, Komisi III/C DPRK Lanny Jaya juga menyoroti pelayanan kesehatan. Tundani meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
Menurutnya, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang belum maksimal, termasuk penanganan penyakit kulit seperti kudis yang masih banyak dialami warga.
Ia berharap pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas.
Di sisi lain, Tundani memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya atas berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan. Ia mengakui pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Namun, ia mendorong agar pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan program, realisasi anggaran, dan kinerja organisasi perangkat daerah.
Sebagai lembaga pengawasan, DPRK melalui Komisi III/C berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. (*).
