BIAK, tiiruu.com – Gereja Kristen Injili (GKI), Dewan Adat KKB (Kain Kakara Byak), pemuda adat, serta masyarakat adat Suku Byak menggelar aksi demonstrasi damai menolak rencana pembangunan bandara antariksa dan markas militer di wilayah Byak, Supiori, dan seluruh Tanah Papua, Selasa (4/2/2026).
Aksi yang berlangsung di Kota Biak tersebut dipusatkan di Gedung DPRK Biak Numfor dan ditandai dengan penyalaan tungku adat sebagai simbol penegasan hak ulayat dan penolakan terhadap pembangunan yang dinilai tidak melalui mekanisme adat.
Manfun Kawasa Byak sekaligus Kepala Suku Byak, Apolos Sroyer, menyatakan bahwa masyarakat adat Suku Byak secara tegas menolak tiga agenda utama negara di wilayah adat mereka, yakni militerisme, pembangunan bandara antariksa, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Tanah yang direncanakan untuk pembangunan ini adalah hak ulayat 18 marga Suku Byak. Sampai hari ini tidak pernah ada musyawarah adat, tidak ada pelepasan tanah, dan tidak ada kesepakatan marga,” kata Apolos Sroyer di hadapan massa aksi.
Sroyer, penetapan lokasi pembangunan fasilitas militer dilakukan secara sepihak dan mengabaikan posisi masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat.
“Kami menilai kehadiran batalyon TNI ini dilakukan tanpa mekanisme adat yang sah. Lokasi sudah ditetapkan begitu saja. Ini kami anggap sebagai bentuk penyerobotan tanah adat,” ujarnya.
Sroyer mengatakan, masyarakat adat juga menolak narasi pembangunan yang menyebut kehadiran batalyon sebagai bagian dari pertanian atau pembangunan daerah. Mereka menilai hal tersebut hanyalah kamuflase.
“Kalau dikatakan batalyon pertanian atau pembangunan, kami tidak sepakat. Kehadiran militer justru akan memunculkan masalah baru, konflik antara masyarakat dan aparat, bahkan potensi kekerasan,” tegasnya.
Penolakan ini, lanjut Apolos, juga dipicu oleh rencana pembangunan fasilitas serupa di wilayah lain seperti Supiori dan beberapa titik lain di Tanah Papua. Menurut masyarakat adat, pola yang sama terus berulang, yakni masuknya aparat tanpa persetujuan adat dan partisipasi masyarakat setempat.
Dalam aksi tersebut, masyarakat adat Suku Byak juga menyampaikan apresiasi kepada pihak gereja, khususnya Sinode GKI di Tanah Papua, yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi hak-hak masyarakat adat.
“Kami berterima kasih kepada gereja yang hadir sebagai pembawa solusi dan bukan bagian dari kegaduhan. Gereja mendengar jeritan masyarakat adat,” kata salah satu perwakilan adat.
Selain itu, masyarakat adat mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjalankan kewenangannya secara independen sesuai amanat undang-undang sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.
“Kami berharap MRP berdiri bersama masyarakat adat, menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak mana pun,” ujar mereka.
Masyarakat adat Suku Byak menegaskan sikap mereka akan tetap konsisten menolak pembangunan bandara antariksa, markas militer, dan PSN di wilayah adat Byak.
“Tanah ini tidak pernah kami serahkan, dan sampai kapan pun kami tetap menolak,” tutup Apolos Sroyer.
