Deiyai, tiiruu.com – Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak (SRPBB) berencana menggelar aksi demonstrasi damai bertajuk “Cabut PSN dan Tolak Militerisme” pada Kamis, 7 Mei 2026. Aksi tersebut ditujukan sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pendekatan militer di Tanah Papua.
Dalam selebaran resmi yang diterima Jubi, SRPBB mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, perempuan, anak, hingga pemuda, untuk terlibat dalam aksi tersebut.
SRPBB menilai keberadaan PSN di Papua Barat berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat adat, terutama terkait ancaman terhadap tanah ulayat dan lingkungan hidup. Dalam pernyataan tertulisnya, mereka menyebut proyek-proyek tersebut berpotensi merampas ruang hidup masyarakat lokal.
“PSN yang masuk ke Papua Barat telah merampas tanah adat, merusak hutan, dan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Papua,” demikian kutipan langsung dari seruan aksi SRPBB.
Selain itu, SRPBB juga menyoroti meningkatnya pendekatan keamanan berbasis militer di wilayah Papua. Mereka berpendapat bahwa pendekatan tersebut justru mempersempit ruang hidup sipil dan memperparah situasi kemanusiaan.
SRPBB menegaskan bahwa pendekatan militer bukan solusi atas persoalan yang terjadi di Papua. Menurut mereka, kebijakan tersebut cenderung memperpanjang konflik sosial yang telah berlangsung.
“Kami menolak keras militerisme di Tanah Papua. Pendekatan keamanan hanya akan melahirkan luka baru bagi rakyat kami,” lanjut pernyataan tersebut.
Aksi direncanakan dimulai pukul 07.00 WIT dengan beberapa titik kumpul, di antaranya Pintu Utama Universitas Papua (Unipa), Lampu Merah Makalo, Sanggeng, dan Wosi. Massa aksi selanjutnya akan bergerak menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Barat dan Kantor DPR Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi.
Selain menolak PSN dan militerisme, SRPBB juga menyerukan pentingnya perlindungan lingkungan serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Mereka menilai Papua sebagai wilayah penting dalam menjaga keseimbangan ekologi global yang harus dilindungi dari eksploitasi.
Dalam seruan tersebut, SRPBB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan PSN, penolakan militerisme, perlindungan hutan dan tanah adat, serta penghentian berbagai bentuk penindasan terhadap masyarakat Papua.
SRPBB menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan bersifat damai dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Papua.
