Nabire, tiiruu.com – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, kembali mendorong pembangunan kampung nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire dan Mimika. Gagasan tersebut disebutnya sebagai impian lama yang kini mulai menemukan momentum melalui program pemerintah pusat.
Gobai mengatakan, ide pembangunan kampung nelayan telah ia gagas sejak 2023, saat masih menjabat sebagai anggota DPR Papua. Gagasan itu muncul setelah ia mengunjungi kawasan nelayan di Muara Angke, Jakarta, yang dinilainya berhasil menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Sejak tahun 2023 saya sudah mendorong pembangunan kampung nelayan di Mimika dan Nabire. Ide itu muncul ketika saya melihat langsung kampung nelayan di Muara Angke, Jakarta,” kata Gobai dalam keterangan tertulis yang diterima tiiruu.com, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, gagasan tersebut pernah disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR Papua bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Menurutnya, dukungan teknis dari dinas terkait sebenarnya sudah ada, namun realisasinya terhambat oleh dinamika pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah serta minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.
Gobai juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024 untuk memperjuangkan program tersebut. Ia menyebutkan, pihak kementerian pada prinsipnya memberikan respons positif, meski implementasi di daerah masih menghadapi tantangan.
“Dukungan dari kementerian sebenarnya sudah ada, tetapi di tingkat kabupaten/kota belum maksimal. Bahkan bisa dibilang kurang memberikan perhatian terhadap gagasan ini,” ujarnya.
Namun, ia menilai situasi mulai berubah setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencanangkan program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut, menurut Gobai, membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan pesisir di Papua Tengah.
Gobai mengatakan, setelah mengikuti sosialisasi program kampung nelayan mandiri yang digelar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP di Jakarta, ia kembali melakukan pertemuan dengan salah satu pejabat kementerian untuk memastikan Papua Tengah masuk dalam prioritas pembangunan.
“Saya secara langsung meminta agar Mimika dan Nabire mendapatkan alokasi pembangunan kampung nelayan dalam jumlah yang memadai demi kesejahteraan nelayan orang asli Papua,” katanya.
Ia menambahkan, respons dari dinas perikanan di tingkat kabupaten mulai menunjukkan perkembangan positif dan beberapa tahapan awal telah berjalan.
Menurut Gobai, wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi besar di sektor perikanan. Ia menyebutkan garis pantai yang panjang serta ketergantungan masyarakat asli terhadap hasil laut menjadi alasan kuat pentingnya pembangunan kampung nelayan.
“Sebagian besar masyarakat pesisir di Papua Tengah adalah nelayan. Karena itu, pembangunan kampung nelayan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Gobai bersama anggota DPR Papua Tengah lainnya, Stela Misiro, serta tim dari KKP telah melakukan survei di sejumlah wilayah pesisir Nabire. Lokasi yang dikunjungi antara lain wilayah Wanggar, Kampung Sima di Distrik Yaur, serta Kampung Nifasi di Distrik Makimi.
Selain itu, ia juga melakukan kunjungan ke Distrik Kepulauan Moora. Dalam kunjungan tersebut, Gobai menilai kawasan gugusan pulau seperti Pulau Moor, Pulau Arui, Pulau Mambor, dan Pulau Hariti memiliki potensi besar tidak hanya di sektor perikanan, tetapi juga pariwisata.
Kunjungan tersebut, kata Gobai, turut didampingi oleh tokoh adat setempat, termasuk Kepala Suku di Distrik Moora.
Ia berharap program kampung nelayan yang sedang didorong dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan orang asli Papua.
“Harapan saya, program ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi nelayan di Nabire dan Mimika,” kata Gobai.
