Nabire, tiiruu.com – Senator DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menilai pendekatan militeristik yang diterapkan negara di Papua tidak menyelesaikan konflik, melainkan memperparah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperluas krisis kemanusiaan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.
Hal itu disampaikan Eka Kristina dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Pendekatan Militer di Papua” yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (3/1/2026).
“Kami menemukan bahwa pendekatan militer di Papua tidak menyentuh akar konflik. Yang terjadi justru penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil,” kata Eka Kristina.
Yeimo menjelaskan, kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pemantauan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2023–2025, laporan Tim Panitia Khusus (Pansus) Papua Tengah, serta hasil kunjungan lapangannya ke wilayah konflik di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Menurut Yeimo, pendekatan keamanan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari terhambatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, runtuhnya ekonomi lokal, hingga meningkatnya gangguan psikososial warga akibat konflik bersenjata.
“Yang paling terdampak adalah perempuan dan anak-anak. Mereka kehilangan rasa aman, akses layanan dasar, dan hidup dalam ketakutan akibat baku tembak dan operasi keamanan,” ujarnya.
Yeimo menegaskan, konflik bersenjata di Papua juga memicu gelombang pengungsian internal yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh. Warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi rentan tanpa jaminan pemenuhan hak dasar.
“Pengungsian ini bukan hanya soal kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan martabat sebagai manusia,” katanya.
Sebagai Senator DPD RI perwakilan Papua Tengah, Yeimo mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar negara segera memfasilitasi dialog damai yang melibatkan semua pihak yang bertikai.
“Saya meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan melibatkan OPM/TPNPB, ULMWP, serta TNI dan Polri, dengan menghadirkan PBB sebagai mediator,” ujarnya.
Yeimo menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua harus diletakkan pada prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap HAM, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
“Saya tidak berbicara soal Papua merdeka atau NKRI harga mati. Saya berbicara atas dasar kemanusiaan. Kekerasan bersenjata hanya melahirkan korban sipil,” katanya.
Dalam pernyataannya, Yeimo juga menyerukan penghentian kekerasan oleh semua pihak, termasuk aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata.
“Stop saling membunuh. Masyarakat sipil tidak boleh terus menjadi korban di tengah konflik,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Senator DPD RI Paul Finsen Mayor, Direktur YLBHI Papua Imanuel Gobay, serta akademisi STF Driyarkara Romo Setyo Wibowo, yang sama-sama menyoroti kegagalan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik Papua dan pentingnya jalan dialog berbasis HAM.
Yeimo menutup pernyataannya dengan seruan damai bagi Tanah Papua.
“Damailah negeriku,” katanya.
