Oleh: Yosua Noak Douw
Ada satu kesalahan besar yang terus diulang dalam melihat Papua: menganggapnya sebagai ruang kosong yang menunggu diatur. Padahal Papua tidak pernah kosong. Ia penuh dengan sejarah, dengan identitas, dengan cara hidup yang tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar garis batas administratif.
Kepergian Don A. L. Flassy pada 22 Maret 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi: sejauh mana kita benar-benar memahami Papua seperti yang ia pahami? Karena sepanjang hidupnya, Flassy tidak sekadar meneliti Papua. Ia berusaha meluruskan cara pandang kita terhadap Papua—baik kepada dunia luar, maupun kepada orang Papua sendiri.
Ketika Papua Dipersempit Menjadi Administrasi
Selama puluhan tahun, pendekatan terhadap Papua didominasi oleh logika birokrasi. Provinsi dimekarkan, kabupaten dibentuk, distrik diperluas. Semua tampak rapi di atas kertas.
Namun kenyataan di lapangan tidak pernah sesederhana itu.Papua bukan ruang homogen. Ia adalah mosaik kompleks dari ratusan suku, bahasa, dan sistem nilai. Setiap komunitas memiliki hubungan yang khas dengan tanah, leluhur, dan alam. Cara hidup ini tidak bisa diukur hanya dengan indikator pembangunan atau batas wilayah pemerintahan.
Di sinilah kegelisahan Flassy menemukan relevansinya. Ia melihat kegagalan kebijakan bukan semata karena kurangnya dana atau infrastruktur, tetapi karena kesalahan mendasar: Papua diperlakukan sebagai objek, bukan subjek.
Tujuh Wilayah Budaya: Sebuah Kecerdasan Budayawan Papua sejati
Ketika Flassy memperkenalkan konsep Tujuh Wilayah Budaya pada 1983, itu bukan sekadar kerja akademik. Itu adalah bentuk pernyataan unsur keberagaman Papua yang memiliki fisofis akar budaya mendasar yang kuat.
Ia sedang mengatakan bahwa Papua tidak bisa dipahami dari luar, apalagi dipaksakan dengan kerangka yang tidak lahir dari realitasnya sendiri.
Pembagian Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, Me Pago, Domberai, dan Bomberai bukanlah sekadar peta. Ia adalah narasi tentang cara hidup.
Tentang bagaimana masyarakat pesisir membangun kepemimpinan adatnya, bagaimana masyarakat pegunungan menjaga solidaritas sosialnya, dan bagaimana relasi manusia dengan alam menjadi fondasi kehidupan.
Dengan kata lain, Flassy sedang menyusun ulang “peta makna” Papua bukan peta wilayah.
Dari Gagasan ke Kebijakan Tapi Belum Menjadi Kesadaran
Yang menarik, gagasan ini tidak berhenti di ruang akademik. Ia merembes ke dalam kebijakan.
Otonomi Khusus, pembentukan Majelis Rakyat Papua, hingga pemekaran wilayah secara tidak langsung mengadopsi logika wilayah budaya.
Namun di sinilah paradoks itu muncul. Gagasan Flassy diakui, tetapi belum sepenuhnya dihidupi. Ia hadir dalam dokumen, tetapi belum menjadi kesadaran kolektif.
Banyak orang Papua sendiri terutama generasi muda—tidak benar-benar memahami apa arti wilayah budaya bagi identitas mereka. Konsep ini terlalu lama “dipenjara” dalam bahasa akademik dan birokrasi. Akibatnya, ia berisiko menjadi simbol tanpa daya.
Ancaman Nyata: Ketika Identitas Terlepas dari Akar
Ada tiga masalah mendasar yang kini mengancam warisan pemikiran ini. Pertama, reduksi administratif. Wilayah budaya disamakan dengan wilayah pemerintahan, padahal keduanya lahir dari logika yang berbeda.
Kedua, keterputusan generasi. Anak muda Papua tumbuh dalam arus modernisasi, tetapi tanpa fondasi identitas yang kuat. Ketiga, elitisasi pengetahuan. Gagasan besar ini hanya berputar di kalangan akademisi dan birokrat, tanpa benar-benar menyentuh masyarakat. Jika ini terus dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya konsep tetapi arah.
Menghidupkan, Bukan Sekadar Mengingat
Masalahnya sekarang bukan lagi memahami konsep Tujuh Wilayah Budaya. Masalahnya adalah: bagaimana membuatnya hidup?
Karena sebuah gagasan hanya akan berdaya jika ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia harus diajarkan di sekolah, dibicarakan di ruang publik, digunakan dalam kebijakan, dan dirasakan dalam praktik sosial.
Pemimpin Papua ke depan tidak cukup hanya memahami birokrasi. Mereka harus memahami manusia dalam konteks budaya, sejarah, dan cara hidupnya. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi proyek, bukan perubahan.
Papua Butuh Lebih dari Sekadar Pembangunan
Hari ini, Papua menghadapi banyak persoalan: ketimpangan, konflik, hingga krisis kepercayaan. Pendekatan teknokratis saja jelas tidak cukup.
Papua membutuhkan pendekatan yang berangkat dari dalam—yang menghormati identitas, memahami konteks, dan membangun berdasarkan realitas masyarakatnya sendiri.
Dan di sinilah pemikiran Flassy menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa pemahaman budaya hanyalah bentuk lain dari pemaksaan.
Warisan yang Seharusnya Menjadi Kompas
Warisan Don A. L. Flassy bukan sekadar konsep. Ia adalah cara berpikir. Bahwa identitas bukan penghalang, tetapi kekuatan. Bahwa keragaman bukan ancaman, tetapi fondasi persatuan. Bahwa budaya bukan pelengkap, tetapi dasar pembangunan. Jika dipahami dengan benar, Tujuh Wilayah Budaya bukan lagi peta. Ia adalah kompas.Kompas untuk memahami Papua. Kompas untuk membangun kebijakan. Kompas untuk menentukan masa depan.
Penutup: Jangan Biarkan Ia Menjadi Arsip
Kepergian Flassy adalah kehilangan besar. Tetapi kehilangan yang lebih besar adalah jika gagasannya kita biarkan mati. Karena ide tidak mati saat penciptanya pergi. Ia mati saat tidak lagi dipahami. Ia mati saat tidak lagi digunakan.
Maka mengenang Flassy tidak cukup dengan kata-kata. Ia harus dilanjutkan dalam pendidikan, dalam kebijakan, dan dalam kesadaran kolektif. Jika tidak, Papua akan terus diperlakukan sebagai wilayah administratif. Bukan sebagai peradaban. Dan di situlah kita benar-benar gagal memahami apa yang selama ini ia perjuangkan, (*).
