Oleh : Nenu Tabuni, S. Sos
Demokrasi di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Pilkada tumbuh dari pergulatan sejarah panjang, mulai dari sentralisasi kekuasaan pada masa lalu hingga terbukanya ruang partisipasi publik sejak era reformasi tahun 1998. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah lahirnya mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada tahun 2005, yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kembali perdebatan, apakah Pilkada langsung tetap relevan, ataukah sebaiknya dikembalikan melalui mekanisme perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Bagi saya, perdebatan ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan menyangkut arah dan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi tidak hanya menekankan pada partisipasi, tetapi juga pada kualitas hasil yang dihasilkan. Pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
Namun dalam praktiknya, kita juga harus jujur melihat berbagai kelemahan. Biaya politik yang tinggi seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang dan kompromi kepentingan. Di sisi lain, polarisasi sosial yang muncul dalam kontestasi politik menunjukkan bahwa kedewasaan demokrasi kita masih perlu diperkuat.
Di sinilah pentingnya membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural menekankan pada proses yang benar, sedangkan demokrasi substansial menuntut hasil yang berkualitas kepemimpinan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
Wacana mengembalikan Pilkada melalui DPRD sejatinya menghidupkan kembali konsep demokrasi perwakilan. Dalam teori, sistem ini memiliki kelebihan dari sisi efisiensi dan rasionalitas politik. Anggota DPRD sebagai representasi rakyat dianggap memiliki kapasitas untuk menilai calon pemimpin secara lebih objektif.
Namun, realitas politik kita menunjukkan bahwa demokrasi perwakilan juga tidak bebas dari persoalan. Potensi oligarki, transaksi politik, dan tertutupnya ruang partisipasi publik menjadi tantangan serius. Jika tidak diimbangi dengan integritas kelembagaan yang kuat, mekanisme ini justru berisiko menjauhkan rakyat dari proses demokrasi itu sendiri.
Menurut pandangan saya, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada pilihan “langsung” atau “melalui DPRD”. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kita merancang sistem yang mampu menggabungkan kelebihan keduanya, sekaligus meminimalkan kelemahannya.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara partisipasi rakyat dan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, reformasi Pilkada ke depan perlu diarahkan pada beberapa hal utama:
Pertama, memperbaiki sistem pembiayaan politik agar lebih transparan dan akuntabel.
Kedua, memperkuat peran partai politik sebagai lembaga kaderisasi, bukan sekadar alat elektoral.
Ketiga, meningkatkan literasi politik masyarakat agar partisipasi yang terjadi bukan hanya kuantitatif, tetapi juga berkualitas.
Keempat, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran demokrasi.
Saya memandang bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pembelajaran menuju kematangan. Dinamika, perdebatan, bahkan kritik terhadap sistem yang ada adalah bagian dari proses tersebut.
Dalam konteks ini, perubahan sistem Pilkada tidak boleh didasarkan pada respons sesaat terhadap persoalan yang muncul. Sebaliknya, perubahan harus didasarkan pada kajian yang mendalam, pengalaman empiris, serta visi jangka panjang tentang Indonesia yang ingin kita bangun.
Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi tidak hanya terletak pada seberapa sering kita melakukan pemilihan, tetapi pada seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ke depan, saya meyakini bahwa tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan lagi pada aspek prosedural, melainkan pada kualitas. Kita membutuhkan demokrasi yang tidak hanya menghasilkan legitimasi, tetapi juga efektivitas pemerintahan.
Pilihan sistem Pilkada apakah tetap langsung atau melalui DPRD harus ditempatkan dalam kerangka besar tersebut. Apapun sistemnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa Pilkada mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, memiliki kapasitas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Perdebatan mengenai Pilkada pada akhirnya adalah cermin dari upaya kita mencari bentuk terbaik demokrasi. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi ada komitmen untuk terus memperbaiki.
Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan.
Dengan demikian, masa depan demokrasi Indonesia tidak ditentukan semata oleh apakah Pilkada dilakukan secara langsung atau melalui DPRD, melainkan oleh sejauh mana kita mampu membangun sistem politik yang berintegritas, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Salam Demokrasi. Semoga!
Penulis adalah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah
