Nabire, tiiruu.com — Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Nabire, Dominggus Pigai, mengajak seluruh pengurus KAP Papua Tengah untuk tetap menjaga persatuan organisasi dan bersatu di bawah kepemimpinan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Tengah, Yosepina Pigai.
Dominggus Pigai mengatakan, hingga saat ini kepengurusan KAP Papua Tengah yang dipimpin Yosepina Pigai telah diketahui oleh pemerintah provinsi maupun masyarakat di tingkat kabupaten.
“Karena itu, saya meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan organisasi KAP tanpa dasar kepengurusan yang jelas,”katanya.
Menurut Pigai, selama ini hubungan antara pengurus KAP di tingkat provinsi dan kabupaten serta pengurus pusat berjalan baik dan tidak ada persoalan terkait kepemimpinan organisasi tersebut.
“Terkait dengan KAP ini, di Provinsi Papua Tengah dengan kabupaten-kabupatennya tidak ada persoalan. Setahu kami, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Tengah adalah Ibu Yosepina Pigai dan itu diketahui oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga semua pengurus di daerah bisa merapatkan barisan,” kata Dominggus Pigai.
Pigai juga menyinggung adanya aktivitas yang mengatasnamakan KAP oleh sejumlah kelompok di beberapa daerah, termasuk kegiatan yang direncanakan berlangsung pada 13 Maret. Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila tidak memiliki legitimasi yang jelas.
“Maka teman-teman yang melakukan aktivitas KAP itu jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang tidak jelas. Hal seperti ini justru dapat merusak kebersamaan kita,” ujarnya.
Pigai mengajak organisasi KAPP yang memiliki perbedaan pandangan untuk kembali bersatu dan menjalin komunikasi dengan pengurus KAP yang sah serta pemerintah daerah. Ia menilai persatuan di antara Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua adat, khususnya yang berada di wilayah budaya suku Mee, sangat penting untuk bersatu di bawa Kepemimpinan ibu Yosepina Pigai agar tidak terjadi konflik internal.
“Kami mengajak kedua kelompok ini untuk bersatu kembali. Kita harus bergabung, bersatu dengan pemerintah, dan bertemu langsung dengan Ketua KAP agar tidak ada persoalan di antara sesama suku Mee. Kita ini satu keluarga,” katanya.
Pigai menegaskan bahwa masyarakat suku Mee harus tetap menjaga persaudaraan dan tidak saling memprovokasi. Menurutnya, upaya memecah belah organisasi adat hanya akan merugikan masyarakat sendiri.
“Kita suku Mee harus bersatu. Jangan sampai kita menjadi provokasi bagi sesama masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan di kabupaten maupun provinsi,” ujar Pigai.
Dominggus Pigai juga menjelaskan bahwa kepengurusan KAP Papua Tengah telah dilantik secara resmi pada 23 Januari 2025 di Aula RRI, Jalan Merdeka. Pelantikan tersebut dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan disaksikan sejumlah unsur pemerintah daerah.
Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi dasar sahnya kepengurusan KAP Papua Tengah yang dipimpin Yosepina Pigai.
“Pelantikan pengurus provinsi sudah dilakukan secara resmi di Aula RRI oleh perwakilan pemerintah provinsi. Jadi kepengurusan ini sah dan diketahui oleh pemerintah adalah ibu Yosepina Pigai,” katanya.
Pigai menambahkan bahwa KAP Papua Tengah saat ini menaungi delapan kabupaten, dan sebagian besar pemerintah daerah telah menjalin kemitraan dengan organisasi tersebut berdasarkan rekomendasi kepala daerah masing-masing.
Pigai juga meminta masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memastikan informasi mengenai kepengurusan KAP kepada pengurus yang sah agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kawan-kawan dari daerah maupun pemerintah harus bekerja sama dan menanyakan langsung kepada pengurus provinsi agar semuanya jelas dan resmi,” ujarnya.
Pigai berharap seluruh masyarakat dapat menjaga nama baik Provinsi Papua Tengah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kami berharap masyarakat dapat menjaga nama baik provinsi dan kabupaten. Kita semua yang menentukan masa depan daerah ini,” kata Pigai.
