Deiyai, tiiruu.com – Tim Harmonisasi Konflik Kapiraya Kabupaten Deiyai menyatakan telah menyelesaikan rangkaian tugas lapangan selama tiga hari terkait penanganan konflik sosial, khususnya persoalan batas tanah adat antara suku Mee dan Kamoro.
Ketua Tim Harmonisasi, Ernes Kotouki, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan yang diberikan selama proses kerja tim di lapangan. Dukungan tersebut dinilai berperan penting dalam kelancaran agenda harmonisasi yang dijalankan.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Melkianus Mote serta unsur MUSPIDA Kabupaten Deiyai atas dukungan penuh yang telah diberikan kepada kami,” ujar Kotouki dalam pernyataan resminya yang diterima tiiruu.com, Jumat (20/3/2026).
Kotouki menjelaskan, selama bertugas tim telah melaksanakan sejumlah agenda penting, di antaranya tatap muka bersama masyarakat guna membahas permasalahan batas tanah adat antara suku Mee dan Kamoro.
“Kami juga melakukan pendataan dan verifikasi korban pascakonflik, serta wawancara dengan tokoh-tokoh adat terkait penentuan titik koordinat batas wilayah adat,”katanya.
Menurut Kotouki, seluruh tahapan kerja tersebut dapat dilalui dengan baik meskipun tim menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan tokoh adat menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
“Dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan, kami dapat melalui seluruh tahapan kerja selama tiga hari, meskipun berbagai tantangan kami hadapi di lapangan,” katanya.
Kotouki juga menyampaikan bahwa tim telah kembali ke Waghete dalam kondisi aman dan sehat setelah menyelesaikan tugas. Ia menyebut semangat rekonsiliasi tetap menjadi komitmen bersama demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.
“Puji syukur, kami telah kembali di Waghete dalam keadaan sehat walafiat, dengan semangat yang tetap menyala ‘Enaimo Ekowai Untuk Deiyai,’” ujarnya.
Kotouki menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai sebelumnya memberikan mandat kepada Tim Harmonisasi Konflik Kapiraya untuk memediasi dan mengurai akar persoalan konflik yang terjadi di wilayah tersebut, dengan pendekatan dialogis berbasis adat dan kearifan lokal.
“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik, serta menghasilkan kesepakatan bersama terkait batas wilayah adat guna mencegah konflik serupa di masa mendatang,”katanya.
