Beranda PEMBANGUNAN PAPUA Tim Harmonisasi Pemkab Deiyai Dihadang, Upaya Penyelesaian Konflik Kapiraya Terhambat

Tim Harmonisasi Pemkab Deiyai Dihadang, Upaya Penyelesaian Konflik Kapiraya Terhambat

586
0

Mimika, tiiruu.com – Upaya penyelesaian konflik antar suku di Distrik Kapiraya terhambat setelah Tim Harmonisasi Pemerintah Kabupaten Deiyai dihadang warga Suku Kamoro saat hendak memasuki wilayah tersebut melalui jalur laut dari Timika, Senin (2/3/2026) sekitar pukul 09.00 WIT. Hingga kini, alasan pasti penghalangan tersebut belum dapat dikonfirmasi.

 

Ketua Tim Harmonisasi Deiyai, Ernes Kotouki, mengatakan tim telah bergerak sesuai mandat resmi dari Gubernur Papua Tengah untuk melakukan pendekatan damai kepada pihak-pihak yang bertikai.

 

“Kami berangkat pagi dari Timika dan tiba di Kapiraya sekitar pukul 09.00 WIT, namun langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

 

Kotouki menjelaskan, tim harmonisasi sebelumnya telah menggelar deklarasi bersama di Timika yang dihadiri kepala daerah dari Deiyai, Mimika, dan Dogiyai serta perwakilan pemerintah provinsi.

 

“Dalam kesepakatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen mendatangi dua kelompok masyarakat yang bertikai, yakni suku Mee dan Kamoro, untuk melakukan pendataan serta meredam potensi kekerasan,”katanya.

 

Namun upaya tersebut justru mendapat penolakan di lapangan. Menurut Kotouki, penghadangan diduga terjadi karena kurangnya koordinasi antara Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat Kamoro di wilayah Lokpon dan sekitarnya.

 

“Ini membuat kami kecewa. Seharusnya semua pihak mendukung upaya perdamaian, bukan justru menghambat,” tegasnya.

 

Kotouki mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta kesulitan akses kebutuhan dasar masyarakat.

 

“Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa menjadi korban, akses terputus, dan kondisi kemanusiaan akan memburuk,” katanya.

 

Kotouki juga meminta aparat keamanan bersikap netral dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa memihak kelompok tertentu.

 

“Kami datang sebagai tim resmi untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi damai, tetapi justru dihadang bahkan dikejar dari belakang,” ujarnya.

 

Kotouki berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah persuasif untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kamoro di wilayah Lokpon, Kampung Kilo 4, dan sekitarnya, guna mencegah eskalasi konflik serta menghindari bertambahnya korban jiwa.

 

“Kami datang tujuan untuk mendamaikan dan bicara baik baik, sehingga pemerintah kabupaten mimika segera mengimbau warganya untuk tidak memalang tim harmonisasi,”katanya.