Jayapura, tiiruu.com – Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melakukan pembagian selebaran berisi seruan aksi demonstrasi damai di sejumlah titik pada Minggu (5/4/2026).
Isi dari selebaran tersebut mengajak pelajar, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 April 2026.
Aksi tersebut direncanakan digelar secara serentak di berbagai kota, antara lain Jayapura, Sentani, Manokwari, Nabire, Timika, Sorong, hingga sejumlah daerah di Sumatera.
Dalam selebaran yang beredar, FIM-WP mengusung dua tuntutan utama, yakni penutupan PT Freeport dan pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Koordinator lapangan FIM-WP dalam selebaran itu menyatakan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk respons terhadap situasi sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat Papua saat ini.
“Aksi ini adalah panggilan bagi seluruh rakyat Papua untuk bersatu menyuarakan ketidakadilan yang telah lama terjadi, khususnya terkait eksploitasi sumber daya alam dan hak-hak dasar masyarakat Papua,” demikian bunyi kutipan langsung dalam selebaran tersebut.
Secara tidak langsung, FIM-WP juga menilai bahwa kehadiran perusahaan tambang besar seperti Freeport belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat asli Papua. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga isu hak asasi manusia.
Selain itu, FIM-WP menyerukan kepada pelajar, mahasiswa, organisasi gerakan, kelompok Cipayung, serta seluruh lapisan masyarakat Papua di berbagai kota untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam aksi tersebut.
“Melalui aksi damai ini, kami mengajak seluruh elemen untuk menyampaikan keluh kesah dan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh rakyat Papua,” tulis FIM-WP dalam seruannya.
Aksi ini juga membawa sejumlah slogan yang mencerminkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, di antaranya “Bangkit Lawan Penindasan”, “Tutup PT Freeport”, “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri”, “Lawan Militerisme”, dan “Bebaskan Papua”.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah terkait rencana aksi tersebut.
