Nabire, tiiruu.com — Pemerintah Kabupaten Deiyai menegaskan pentingnya akurasi data dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Deiyai, Mesak Pakage, SE, saat membuka pelatihan penghimpunan data penerima Hibah Keluarga (PHK) dan keluarga miskin yang diselenggarakan Dinas Sosial, Rabu (15/4/2026).
Dalam sambutannya, Mesak mengatakan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.
“Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Deiyai. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar valid, mutakhir, dan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam data akan berdampak langsung pada ketepatan sasaran program pemerintah. Menurutnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Data yang salah berarti kebijakan yang salah, dan bantuan pun tidak akan sampai kepada yang berhak,” kata Mesak.
Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tersebut, lanjutnya, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melakukan pendataan yang sesuai dengan standar Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan digunakan secara luas dalam perencanaan pembangunan.
Mesak juga mengingatkan para peserta pelatihan, yang terdiri dari aparat distrik dan kampung, agar menjalankan tugas pendataan secara jujur, objektif, dan tidak memihak. Ia menekankan pentingnya integritas dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Ia berharap para peserta dapat mengikuti seluruh materi pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menjadikan data yang diperoleh sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan di wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai mendorong penguatan sinergi antara Dinas Sosial, BPS, dan perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan satu data kemiskinan yang terintegrasi dan akurat.
“Sinergi antarinstansi sangat penting agar kita memiliki satu data kemiskinan yang bisa menjadi rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan BPS, aparat distrik, kepala kampung, hingga peserta teknis yang terlibat langsung dalam proses pendataan masyarakat.
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas data serta mendukung program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Deiyai.
