Nabire, tiiruu.com – Ketua Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) Kabupaten Nabire, Dominggus Pigai, menegaskan bahwa proyek-proyek yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Kabupaten Nabire harus memprioritaskan pengusaha orang asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Pigai kepada tiiruu.com disela sela diskusi di salah satu cafe di Nabire, Selasa (10/3/2026).
Pigai menjelaskan bahwa keberadaan KAPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat dalam upaya memberdayakan pengusaha asli Papua.
“Kami perlu pertegas bahwa Otonomi Khusus ada karena kami, dan kami ada karena Otonomi Khusus Papua. Jadi program-program yang bersumber dari dana Otsus harus benar-benar memberikan ruang kepada pengusaha orang asli Papua, yang benar-benar memiliki hati untukemberdayakan OAP,” ujar Pigai.
Pigai menambahkan bahwa lembaga yang dipimpinnya hadir untuk membedakan dan memperhatikan pengusaha asli Papua yang benar-benar memiliki komitmen membangun ekonomi masyarakat Papua.
“KAPP hadir untuk membedakan pengusaha orang asli Papua. Kami akan memperhatikan pengusaha-pengusaha yang memiliki hati nurani untuk membantu dan membangun ekonomi orang asli Papua,” katanya.
Pigai juga meminta agar seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire memprioritaskan pengusaha asli Papua dalam pemberian paket pekerjaan, terutama yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.
“Saya harap agar langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa dana Otsus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya orang asli Papua,”katanya.
Menurut Pigai, pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha asli Papua untuk bermitra dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia berharap para pengusaha dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik selama periode kerja sama dengan pemerintah.
“Kami ingin pengusaha orang asli Papua bermitra dengan pemerintah selama lima tahun ke depan untuk membangun daerahnya sendiri. Ini kesempatan yang harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai menyebut bahwa KAPP juga akan mengeluarkan rekomendasi bagi pengusaha asli Papua yang ingin mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian proyek.
“Jika pengusaha ingin mendapatkan paket pekerjaan, maka harus melalui rekomendasi dari lembaga pengusaha Papua. Tanpa rekomendasi itu, kami harap dinas terkait tidak memberikan paket pekerjaan,” tegasnya.
Selain itu, KAPP juga berencana menggelar berbagai kegiatan pelatihan dan seminar kewirausahaan bagi pengusaha asli Papua, baik skala kecil maupun besar.
“Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengusaha lokal agar mampu bersaing secara profesional,”katanya.
Menurut Pigai, dalam pelatihan tersebut nantinya pihaknya akan menghadirkan sejumlah pengusaha sukses sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan usaha.
“Kami akan mengundang pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil untuk memberikan materi dalam seminar dan pelatihan setiap tahun. Dengan begitu, pengusaha Papua bisa belajar dan mengembangkan usahanya,” jelasnya.
Pigai juga menekankan pentingnya legalitas perusahaan bagi para pengusaha asli Papua. Ia mengingatkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki dokumen dan administrasi yang jelas agar dapat dipercaya dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan.
“Kami mendorong agar setiap perusahaan memiliki legalitas yang jelas. Dengan begitu, pengusaha Papua bisa berkembang dan dipercaya dalam menjalankan kegiatan ekonomi,” katanya.
Pigai menambahkan bahwa KAPP baru saja melaksanakan pelantikan pengurus inti organisasi. Struktur organisasi tersebut meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan direktur eksekutif sementara badan lainnya masih dalam proses pembentukan.
Pigai menjelaskan bahwa pelantikan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 7 Maret 2025, di salah satu hotel di Nabire, Papua Tengah.
“Kami baru saja dilantik sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan direktur eksekutif. Sementara badan lainnya akan menyusul,” ujarnya.
Pigai mengatakan bahwa dalam agenda internal organisasi, KAPP juga telah menyiapkan sejumlah program kerja jangka panjang untuk memperkuat posisi pengusaha asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah.
Pigai berharap keberadaan KAPP dapat menjadi wadah yang memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat Papua sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat lokal.
“Kami ingin agar orang Papua juga mampu mengembangkan usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar. Mereka yang sudah memiliki pengalaman harus membantu dan mendorong pengusaha Papua lainnya agar bisa maju bersama,” tuturnya. (*)
