Nabire, tiiruu.com — Puluhan massa yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire menggelar aksi mimbar bebas di depan Pasar Karang, Nabire, Sabtu (18/4/2026). Mereka menuntut aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Dogiyai.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Insiden Dogiyai Berdarah” serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polda Papua Tengah dan pemerintah daerah. Mereka mendesak aparat segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap polisi Yuventus Edowai serta lima warga sipil di Dogiyai.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fredison Adii, dalam orasinya mengatakan penanganan kasus kekerasan di Dogiyai harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak independen.
“Kami mendesak Polda Papua Tengah segera membentuk tim pencari fakta yang independen dan transparan, dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan intelektual, untuk mengungkap pelaku pembunuhan lima warga sipil di Dogiyai,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menuntut penarikan aparat TNI/Polri non-organik dari wilayah Dogiyai serta peningkatan kualitas sumber daya aparat kepolisian. Mereka menilai pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, Adii mewakili IPMADO menduga telah terjadi penyisiran secara membabi buta oleh aparat gabungan TNI/Polri, penggunaan senjata api secara sembarangan terhadap warga sipil, serta aksi teror yang menyebabkan masyarakat mengungsi dari kampung halaman mereka.
“Penggunaan senjata api secara sembarangan terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata telah menimbulkan ketakutan massal, bahkan memaksa warga mengungsi. Akibatnya, lima warga sipil meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka,” kata Fredison Adii.
Aksi ini merupakan respons atas peristiwa penembakan yang terjadi pada 31 Maret 2026 di Dogiyai yang hingga kini dinilai belum menemui kejelasan hukum. Massa menilai negara belum hadir secara adil dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil.
Dalam orasi lainnya, peserta aksi juga menyinggung pentingnya penegakan hukum yang adil di Papua. Mereka menilai konflik yang terus berulang tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah.
“Kami hidup untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di atas tanah Papua. Negara ini adalah negara hukum, tetapi hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat Papua, khususnya di Dogiyai,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Adii juga memperingatkan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Mereka bahkan mengancam akan melakukan mobilisasi massa dan menutup aktivitas Polres Dogiyai sebagai bentuk protes,”katanya.
Penulis: Linda Mote
Editor: —
