Deiyai,tiiruu.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung di Aula Sekretariat DPRD (Sekwan), Kamis (13/8/2026).
Dalam sidang tersebut, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan PKB, dan Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) menyampaikan sejumlah masukan, kritik, serta usulan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai yang langsung ditanggapi oleh Bupati Deiyai.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Simon Kotouki, menyampaikan delapan poin penting. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelayanan transaksi di Bank Papua yang dinilai masih menimbulkan antrean panjang.
Fraksi meminta agar pelayanan di loket Bank Papua yang berada di kawasan perkantoran pemerintah diaktifkan kembali sehingga masyarakat dan ASN dapat memperoleh pelayanan secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Deiyai menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menyediakan loket pelayanan Bank Papua di kompleks Kantor Bupati. Namun pelayanan tersebut hanya berjalan beberapa bulan.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan Direktur Bank Papua di Jayapura dan dalam waktu dekat akan menghadirkan layanan ATM TabunganKu serta membentuk Kantor Cabang Pembantu Bank Papua di Deiyai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyoroti isu pemotongan gaji ASN yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut fraksi, pemotongan gaji tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
Bupati menegaskan bahwa gaji ASN tidak boleh dipotong, kecuali terdapat pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, yang dapat disesuaikan hanyalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan tingkat kehadiran.
Ia juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan dan guru honorer akan menerima pembayaran honor setelah Perubahan APBD disahkan tanpa adanya pemotongan, karena keterlambatan sebelumnya disebabkan kesalahan penganggaran yang kini telah diperbaiki.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah segera melaksanakan pendidikan prajabatan bagi ASN yang hingga kini belum terlaksana. Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan bahwa panitia telah dibentuk dan anggarannya telah dialokasikan dalam APBD Perubahan sehingga pelaksanaannya dapat segera dilakukan.
Persoalan dana desa juga menjadi perhatian serius. Fraksi Golkar menilai minimnya sosialisasi mengenai besaran dana desa telah memicu kesalahpahaman hingga berujung pada aksi pembakaran di beberapa kampung.
Fraksi meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) meningkatkan transparansi melalui penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada masyarakat.
Bupati mengakui masih kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan dana desa. Ia meminta DPMK bersama pendamping desa menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran sebelum dana disalurkan. Pemerintah juga akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan melalui Inspektorat.
Di bidang keamanan, Fraksi Golkar mengusulkan peningkatan dukungan dana hibah bagi organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta lembaga yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban. Namun Bupati menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah tahun ini hanya memprioritaskan hibah kepada KONI dan KNPI.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Deiyai melaksanakan akreditasi satu RSUD dan sepuluh puskesmas. Mereka berharap pemerintah melengkapi fasilitas kesehatan, tenaga medis, dokter, serta membayarkan honor tenaga kesehatan dan guru honorer yang sempat tertunda.
Bupati menyampaikan hasil akreditasi akan diumumkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026.
Selain itu, Fraksi Golkar mengapresiasi program bantuan bibit ternak babi dan mengusulkan agar pola distribusinya terus diperbaiki. Bupati menegaskan bahwa program peternakan babi akan terus menjadi program unggulan pemerintah karena memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Deiyai.
Sementara itu, Fraksi Gabungan PKB melalui Yason Edowai meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran asrama mahasiswa Deiyai di sejumlah kota studi seperti Gorontalo, Sorong, dan Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Bupati mengatakan bahwa pembangunan asrama di Gorontalo menjadi prioritas tahun ini, disamping pembangunan sekolah teologi di Gakokebo dan Bomou.
Fraksi Gabungan juga mengusulkan penyediaan kendaraan roda dua bagi guru yang bertugas di daerah pedalaman. Namun Bupati menilai solusi yang lebih efektif adalah penempatan guru dan tenaga kesehatan sesuai domisili masing-masing.
Fraksi tersebut juga menyoroti persoalan keamanan daerah dan meminta aparat penegak hukum bertindak berdasarkan bukti yang jelas dalam setiap penanganan kasus. Selain itu, mereka mengusulkan pengadaan layanan internet berbasis Starlink di kampung-kampung guna meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.
Dari Fraksi Otonomi Khusus, Amison Dogopia memberikan apresiasi atas keberhasilan program pengadaan bibit ternak babi yang dibiayai melalui dana Otsus. Ia juga mengapresiasi pembangunan Pasar Mama-Mama Papua dan Gedung Kesenian yang menurutnya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pasar Mama-Mama Papua diprioritaskan bagi mama-mama asli yang memiliki KTP Deiyai. Sedangkan Gedung Kesenian akan difungsikan sebagai pusat kegiatan budaya sekaligus tempat penyelesaian persoalan adat apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kampung.
Fraksi Otsus juga mendorong pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengiriman dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis. Bupati menyatakan pemerintah membutuhkan delapan dokter spesialis dan akan memulai dengan menyekolahkan dua dokter terlebih dahulu.
Selain itu, Fraksi Otsus mengapresiasi pelantikan kepala suku di setiap distrik. Bupati menegaskan bahwa para kepala suku nantinya akan memperoleh honor sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampung, sementara proses pemilihannya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat tanpa campur tangan pemerintah.
Dalam bidang olahraga, Fraksi Otsus meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran lebih besar kepada Persidei agar mampu bersaing pada Liga 4 mendatang. Menanggapi usulan tersebut, Bupati menyatakan pemerintah berencana membeli lahan di sekitar Polres Deiyai untuk pembangunan lapangan olahraga yang dapat dimanfaatkan berbagai cabang olahraga.
Sementara itu, anggota Fraksi Otsus Anace Yupi meminta pemerintah segera melunasi tunggakan biaya pendidikan siswa di Sekolah Genius serta mempercepat pembangunan infrastruktur menuju Distrik Kapiraya.
Bupati memastikan tunggakan sekolah akan dibayarkan secara bertahap. Untuk membuka akses ke Kapiraya, pemerintah telah membangun jalan hingga wilayah Idego, merencanakan pengadaan dua kapal untuk transportasi laut, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pembukaan jalur penerbangan.
Fraksi Otsus juga meminta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pengungsi asal Kapiraya yang berada di Deiyai, Dogiyai, dan Timika. Bupati menginstruksikan Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial kepada para pengungsi tersebut.
Di akhir sidang, Bupati kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk menindaklanjuti seluruh masukan DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*).
