Beranda POLHUKAM DPR Papua Pegunungan, Minta Mendagri Copot Pejabat Bupati dan Kapolres Kabupaten Lanny...

DPR Papua Pegunungan, Minta Mendagri Copot Pejabat Bupati dan Kapolres Kabupaten Lanny Jaya

2294
0

Lanny Jaya, tiiruu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan dari dapil Kabupaten Lanny Jaya, Ironi Kogoya, S.IP sangat kesalkan atas pernyataan yang disampaikan pejabat Bupati Lanny Jaya, Alpius Yigibalom terkait menuding konflik pilkada akibat ulah KPU Kab. Lanny Jaya.

“Kami menilaiPernyataan Pj. Bupati Lanny Jaya ini suatu tudingan keji dan tidak mendasar. Justru pejabat Bupati lah yang tidak berdiri sebagai publik figur malah jelas secara terang-terangan mendukung paslon tertentu dan tidak netral sebagai seorang pejabat publik dalam mengawal dan melaksanakan agenda nasional yakni pilkada 2024,”katanya kepada tiiruu.com Selasa (24/12/2024).

Kogoya mengatakan, sebagai wakil rakyat dapil Kabupaten Lanny Jaya, turun kawal proses pilkada ini dan kami lihat dan ikuti kerja-kerja KPU Kab. Lanny Jaya melaksanakan sesuai dengan azas dan rambu-rambu UU Pemilu maupun PKPU yang berlaku di negara republik Indonesia.

“Karena itu, kami meminta agar pernyataan PJ Bupati sangat tidak membangun dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. Kami mendesak untuk mencabut pernyataan yang dikeluarkan,” katanya.

Kogoya mengatakan, sebelum pelaksanaan pilkada 27 November 2024, kami melihat pejabat Bupati Lanny Jaya sudah tidak muncul-muncul dan kawal pilkada dan saat konflik pilkada juga tidak ada upaya-upaya pencegahan sama sekali yang dilakukan oleh pejabat bupati.

“Kami menilai justru penjabat bupati berdiam diri dan entah kabur kemana, lalu setelah konflik usai muncul tiba-tiba, bangun pernyataan- pernyataan seolah-olah mau lakukan pembelaan diri atas konflik pilkada yang terjadi beberapa pekan lalu,” katanya.

Kogoya mengatakan, secara kapasitas pejabat Bupati merupakan orang nomor satu Kabupaten Lanny Jaya yang punya tanggung jawab moril untuk kawal dan menjalankan proses pemilukada.

“Kami, sangat sesalkan sikap dan kerja-kerja pejabat Bupati Lanny Jaya yang tidak netral, tidak profesional, tidak mendidik dan tidak edukasi,” katanya.

Kogoya mengatakan pihaknya juga melihat, konflik pilkada suatu pembiaran yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian Kabupaten Lanny Jaya, kerja-kerja sudah tidak becus.

“Keapatismean seorang Penjabat bupati mengakibatkan terjadinya konflik pilkada sampai rumah-rumah, kios-kios, mobil, motor dan satu orang terkena panah meninggal dunia, ini semua akibat lemahnya pejabat Bupati dan aparat kepolisian yang kerja tidak profesional dan tidak efektif dalam kawal pemilu 2024,”katanya.

Kogoya meminta mendagri segera copot dan ganti pejabat Bupati Lanny Jaya dan Kapolres Kabupaten Lanny Jaya, karena telah gagal mengawal keamanan dalam proses jalannya pesta demokrasi yang merupakan pesta nasional.

“Konflik telah terjadi, pilkada sudah selesai. Yang harus dipikirkan dan dorong hari ini oleh Pejabat Bupati Lanny Jaya dan semua pihak adalah melakukan rekonsiliasi atas terjadinya konflik pilkada di Kabupaten Lanny Jaya. Itu fokus kita saat ini bukan lagi menambah dan memperkeruh suasana dengan bangun narasi-narasi liar dan sesat terhadap masyarakat,”katanya.

Kogoya berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan- pernyataan dan opini-opini yang tidak edukasi dan tidak mendidik yang dibangun oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas biasa,” katanya.

Kogoya mengatakan, diharapkan kepada penjabat bupati yang baru agar bisa menjalankan proses pemerintahan dan pelayanan publik juga tetap jalan seperti biasa.

“Dengan itu, kita tetap mendukung proses dan tahapan kerja-kerja KPU Kab Lanny Jaya yang sedang berjalan dan mari, mendukung bupati terpilih untuk membangun Kabupaten Lanny Jaya yang lebih baik,”katanya.

Reporter : Hengky Yeimo
Editor : –