Nabire, tiiruu.com — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa alat tulis kepada anak-anak pengungsi asal Kabupaten Nduga yang bersekolah di dua sekolah dasar di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (30/1/2026).
Dua sekolah penerima bantuan tersebut adalah SD Yayasan Pendidikan Papua Pegunungan (YPPP) di Kampung Ilekma, Distrik Napua, dan SD YAPESLI Papua Indonesia di Distrik Wamena Kota. Sebagian besar siswa di kedua sekolah tersebut merupakan anak-anak pengungsi konflik bersenjata di Nduga yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan bantuan ini diberikan setelah pihaknya melakukan kunjungan dan diskusi dengan para guru untuk melihat langsung kondisi belajar anak-anak pengungsi.
“Anak-anak ini adalah korban konflik dan pengungsian berkepanjangan. Mereka kehilangan ruang belajar yang layak, tetapi tetap berusaha bersekolah di tengah keterbatasan,” kata Theo.
Di SD YPPP, YKKMP menyalurkan 200 buku tulis, dua papan tulis, 200 penggaris, 200 pulpen, 200 pensil B2, 200 buku gambar, 200 alat warna, 200 peruncing pensil, serta alat peraga pendidikan lainnya. Sekolah ini memiliki sekitar 394 siswa, dengan 300 di antaranya merupakan anak pengungsi dari Nduga.
Sementara di SD YAPESLI Papua Indonesia, bantuan yang diberikan meliputi 100 buku tulis, tiga papan tulis, 100 penggaris, 100 pulpen, 100 pensil B2, 100 buku gambar, 100 alat warna, dan 100 peruncing pensil. Sekolah tersebut memiliki sekitar 168 siswa, termasuk 37 anak pengungsi asal Nduga.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada para siswa di masing-masing sekolah.
Theo menegaskan bahwa bantuan alat tulis ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya pemenuhan hak dasar anak.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk anak-anak pengungsi. Negara tidak boleh membiarkan mereka belajar dalam kondisi yang tidak manusiawi,” ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan pantauan YKKMP, kondisi fisik kedua sekolah sangat memprihatinkan. Ruang kelas terbatas, satu ruangan digunakan untuk dua kelas, dan sebagian siswa belajar beralaskan rumput dan karpet.
“Kondisi ini tidak layak dan melanggar prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal HAM,” kata Theo.
Dalam kesempatan tersebut, Theo juga memotivasi para siswa agar tetap semangat bersekolah meskipun hidup dalam situasi pengungsian.
“Sekalipun gedung sekolah tidak mendukung, kalian harus tetap belajar. Kalian adalah harapan masa depan Papua,” ujarnya di hadapan para siswa.
YKKMP juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap mengajar di tengah keterbatasan sarana dan jumlah siswa yang padat akibat arus pengungsian.
Theo mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bertanggung jawab memperbaiki kondisi pendidikan anak-anak pengungsi.
“Pengungsian yang berkepanjangan tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak. Pemerintah harus segera membangun gedung sekolah yang layak, apalagi kedua sekolah ini berada di wilayah kota Jayawijaya,” katanya.
Menurut YKKMP, pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi Nduga harus menjadi prioritas dalam pendekatan kemanusiaan dan penyelesaian konflik di Papua.
