WAMENA,tiiruu.com – Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman kembali mempertanyakan rangkaian kekerasan dan penembakan yang menewaskan warga sipil, pekerja, tenaga kesehatan, guru, pilot hingga anggota TNI di Tanah Papua.
Melalui surat terbuka bertajuk Ita Wakhu Purom yang ditujukan kepada masyarakat non-Papua dari Sorong hingga Merauke, Minggu (4/10/2026), Yoman mengajak masyarakat melihat berbagai kasus kekerasan di Papua secara kritis, tidak hanya dari siapa yang berada di balik senjata, tetapi juga dengan mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dari setiap konflik dan kematian.
“Siapa yang mendapat keuntungan atas kematian orang-orang sipil dan anggota TNI yang berpangkat rendah yang tidak bersalah ini?” tulis Yoman dalam suratnya.
Menurut Yoman, pertanyaan tersebut penting diajukan karena selama ini sejumlah kasus kekerasan di Papua kerap langsung dikaitkan dengan kelompok bersenjata tertentu sebelum proses investigasi independen dilakukan secara menyeluruh.
Ia pun meminta adanya investigasi yang transparan dan kredibel untuk mengungkap aktor di balik berbagai kasus penembakan.
“Sepanjang belum ada fakta dan data hasil investigasi tim kredibel dan independen yang memastikan para pelaku, maka klaim pemerintah, TNI dan TPN-PB diragukan dan tidak dapat diterima,” katanya.
Soroti Rentetan Kasus Penembakan
Dalam surat tersebut, Yoman mengajukan sederet pertanyaan mengenai sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Papua.
Ia menyinggung kasus penembakan sopir travel Aris Sanda yang disebut tewas setelah ditembak dan kendaraan yang digunakannya dibakar di sekitar Jalan Poros/Pertigaan Danau Habema KM 32, wilayah Kabupaten Jayawijaya-Nduga, 15 September 2026.
Yoman juga mempertanyakan pelaku penembakan Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan dan Wili Mbuik di Wamena pada 9 September 2026.
Selain itu, ia menyinggung sejumlah kasus lain, antara lain penembakan pilot Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat PT AMA di Yahukimo, penembakan tenaga kesehatan Gabriela Meilani di Kiwirok, Pegunungan Bintang, penembakan guru Melani Wamea di Yahukimo, serta kasus penembakan pilot dan anggota TNI di sejumlah wilayah Papua.
Nama Brigjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha juga disebut dalam surat tersebut. Yoman mempertanyakan siapa pelaku penembakan Kepala BIN Papua itu di Beoga, Kabupaten Puncak, pada 25 April 2021.
Menurut Yoman, seluruh kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tuduhan terhadap pelaku di lapangan. Ia mendorong pertanyaan yang lebih luas mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik konflik.
“Tujuan apa, agenda siapa, kepentingan apa dan kepentingan siapa, rakyat sipil dan anggota TNI dan Kepolisian berpangkat kecil selama ini dikorbankan?” tulisnya.
“Jangan Hanya Melihat Pelaku di Depan Mata”
Yoman juga mengkritik pola penanganan sejumlah kasus kekerasan di Papua yang menurutnya terlalu cepat menetapkan tersangka.
Ia menilai proses hukum harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada tuduhan yang muncul setelah sebuah peristiwa terjadi.
“Jangan lihat pelaku yang di depan mata kita. Itu terlalu dangkal dan prematur. Kita harus pertanyakan siapa di belakangnya yang memegang remote control,” ujarnya dalam surat tersebut.
Ia bahkan mengutip pernyataan mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara, A.C. Manulang, mengenai kemungkinan adanya aktor intelektual dalam berbagai kerusuhan.
Namun, kutipan tersebut digunakan Yoman sebagai bagian dari argumentasinya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya aktor tertentu di balik kasus-kasus kekerasan yang ia sebutkan.
Kaitkan Konflik dengan Perebutan Sumber Daya Alam
Dalam suratnya, Yoman juga mengaitkan konflik berkepanjangan di Papua dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam.
Ia menilai kekerasan tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik, ekonomi, keamanan, serta perebutan sumber daya alam di Papua.
“Semua konflik ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia diciptakan dan dipelihara demi kepentingan penguasaan sumber daya alam,” tulisnya.
Yoman juga menegaskan bahwa perjuangan politik Papua Barat, menurut pandangannya, tidak ditujukan kepada warga pendatang.
Ia mengatakan masyarakat Papua dan masyarakat pendatang seharusnya dapat hidup berdampingan tanpa membedakan suku, agama, pandangan politik maupun daerah asal.
“Kita akan hidup bersama, hidup damai tanpa membedakan latar belakang, keyakinan iman, pandangan ideologi dan asal suku serta daerah,” tulisnya.
Dorong Investigasi Independen
Pada bagian akhir surat, Yoman kembali menegaskan pentingnya investigasi independen terhadap kasus-kasus kekerasan di Papua.
Menurut dia, investigasi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaku, motif, serta kemungkinan aktor lain di balik sebuah peristiwa.
“Selama belum ada investigasi independen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap tuduhan yang dilemparkan kepada satu pihak saja, tanpa bukti yang dapat diperiksa semua orang, tidak dapat diterima sebagai kebenaran,” katanya.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang menurutnya menjadi persoalan utama:
“Mengapa rakyat sipil yang tidak berdosa dan anggota TNI berpangkat kecil dikorbankan? Agenda siapa yang dijalankan di balik setiap kematian ini?”
Surat tersebut ditutup dengan seruan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai setiap kasus kekerasan yang terjadi di Papua.
Bagi Yoman, pengungkapan fakta melalui investigasi yang transparan merupakan langkah penting untuk memutus rantai kekerasan sekaligus memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga mereka. (*).
