Nabire, tiiruu.com – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus diikuti dengan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Melkianus Mote usai Pemerintah Kabupaten Deiyai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan LHP dilakukan kepada pemerintah kabupaten se-Provinsi Papua Tengah di Jayapura, Selasa (2/6/2026).
Mote menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam mewujudkan capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja sama semua pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Terima kasih kepada semua elemen yang sudah membantu sehingga kita bisa mendapatkan predikat ini. Semoga ke depannya kita dapat mempertahankannya,” kata Mote.
Ia mengatakan, capaian WTP penting sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif semata.
Bupati Deiyai itu menuturkan bahwa setiap kepala daerah perlu memikirkan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat setelah masa jabatannya berakhir. Ia menilai keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutan program yang telah dibangun.
“WTP penting, namun poinnya adalah setelah menjabat sebagai kepala daerah, aset jangka panjang apa yang saya sudah tinggalkan untuk negeri ini, untuk dinikmati oleh rakyat yang ada di negerinya para intelektual Mee Pago. Sedang berproses,” ujarnya.
Menurut Mote, pembangunan daerah harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa capaian administratif, termasuk opini WTP, harus berjalan seiring dengan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pemerintah Kabupaten Deiyai, kata Mote, berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan efektivitas pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Deiyai yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah.
