Nabire, tiiruu.com – Aktivis kemanusiaan Papua, Theo Hesegem, bersama Ponsi Lokobere, dalam wawancara dengan tiiruu.com pada 8 Oktober 2024, menegaskan penolakan terhadap dominasi imigran di Papua. Mereka menekankan bahwa militerisme, transmigrasi, dan perluasan investasi dari luar Papua telah memicu konflik dan merugikan masyarakat asli Papua.
Hesegem dan Lokobere mengemukakan bahwa sejarah transmigrasi ke Papua, yang dimulai pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia, telah menimbulkan berbagai masalah. Program ini, yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan bangsa, justru dianggap sebagai bentuk kolonisasi dan pengindonesianisasi tanah Papua.
Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang seringkali mengabaikan hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Program transmigrasi, dominasi birokrasi oleh imigran, dan pendekatan militeristik dalam pembangunan Papua dianggap sebagai bentuk kekerasan dan konflik yang merugikan semua pihak.
Hesegem dan Lokobere menyerukan kepada pemerintah untuk memproteksi hak-hak asli Papua dan melibatkan masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada masyarakat, yang menghormati budaya dan tradisi lokal.
Mereka juga menyoroti perlunya melibatkan para akademisi dan pakar dari Belanda untuk membantu memahami sejarah dan budaya Papua, serta memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Hesegem dan Lokobere menegaskan bahwa solusi untuk konflik Papua terletak pada penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua, termasuk hak atas tanah adat, budaya, dan kedaulatan. Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk bekerja sama membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua. (Ospal Wisabla)
