Nabire, tiiruu.com – Pemuda Katolik Komda Papua Tengah menyatakan sikap tegas terhadap aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga terlibat dalam perusakan atap seng sebuah gereja hingga mengalami kerusakan berat.
“Kami mendesak Panglima Kodam (Pangdam) dan satuan yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera bertanggung jawab dan mengganti kerusakan yang terjadi,” kata sekertaris Komisariat Daerah Pemuda Katolik Papua Tengah Natan N. Tebai kepada tiiruu.com, Senin (2/1/2025).
Tebai mengatakan, pemuda Katolik meminta aparat TNI yang bertugas segera bertanggung jawab atas pengerusakan yang menyebabkan atap seng gereja rusak berat.
“Kami mendesak Pangdam dan satuan yang bertugas segera mengganti kerusakan tersebut,” katanya.
Tebai menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, mereka akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
“Jika tidak ada pertanggungjawaban, kami akan melanjutkan proses hukum melalui Mahkamah Militer,” tegas mereka.
Selain menuntut pertanggungjawaban aparat, Tebai juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua untuk menghentikan penggunaan fasilitas sipil sebagai bagian dari strategi perang.
“Jangan merusak gereja lagi karena gereja adalah tumpuhan umat Tuhan untuk melakukan aktivitas peribadatan,”katanya.
Tebai secara khusus meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) maupun militer Indonesia agar tidak menggunakan gereja sebagai lokasi pertempuran.
“Kami juga meminta agar gedung-gedung sekolah tidak dijadikan markas, serta tidak membakar atau merusak aset-aset yang merupakan masa depan Orang Asli Papua (OAP),” bunyi pernyataan tersebut.
Menurut Tebai, gereja dan sekolah adalah ruang suci dan ruang pendidikan yang seharusnya dilindungi dari kekerasan bersenjata. Pengrusakan terhadap fasilitas tersebut dinilai berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat Papua, terutama bagi generasi muda.
“Tindakan-tindakan seperti ini hanya akan membuat masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, semakin miskin dan mengalami krisis masa depan,” kata Pemuda Katolik dalam pernyataan tidak langsungnya.
Tebai mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua kerap berdampak pada warga sipil, termasuk rusaknya fasilitas ibadah, sekolah, dan rumah penduduk.
“Kami bersama Sejumlah organisasi masyarakat sipil berulang kali mendesak negara dan kelompok bersenjata non-negara untuk menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin perlindungan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil,”katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait tuntutan Pemuda Katolik tersebut.
