Waghete, tiiruu.com — Bupati Deiyai, Melkianus Mote, secara resmi menyurati Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk meminta pembukaan kembali akses operasional Bandara Kapiraya di Kabupaten Deiyai.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 553/026/BUP/II/2026 yang ditandatangani di Waghete pada 18 Februari 2026.
Dalam surat itu, Bupati menjelaskan bahwa akses udara sangat dibutuhkan untuk mendukung penanganan konflik sosial yang masih berlangsung di Distrik Kapiraya serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.
Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Tim Harmonisasi Penanganan Konflik Kapiraya yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Namun, mobilisasi tim dan bantuan terkendala karena operasional bandara dihentikan.
“Kami sudah membentuk Tim Harmonisasi untuk konflik di Kapiraya. Giliran kami mau kirim tim ke Kapiraya untuk membawa bahan makanan dan obat-obatan, namun akses udara dibatasi oleh Kementerian Perhubungan,” kata Bupati Melkianus Mote dalam keterangannya merujuk pada surat tersebut.
Ia menegaskan, pembukaan kembali akses penerbangan akan mempermudah penanganan darurat, termasuk pengiriman logistik, obat-obatan, serta dukungan bagi masyarakat terdampak konflik. Menurutnya, kondisi geografis Kapiraya yang sulit dijangkau jalur darat membuat transportasi udara menjadi satu-satunya akses efektif.
Dalam suratnya, Bupati juga menjelaskan bahwa penutupan operasional bandara merupakan dampak dari kebijakan penghentian sementara sejumlah bandara perintis di Papua setelah insiden penyerangan terhadap pesawat Cessna Grand Caravan PK–SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu, 11 Februari 2026.
Secara tidak langsung, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap permohonan tersebut demi percepatan pemulihan keamanan, pelayanan publik, dan distribusi bantuan bagi masyarakat Kapiraya.
Surat permohonan itu turut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, pimpinan DPR dan MRP Papua Tengah, serta instansi terkait lainnya.
