WAMENA,tiiruu.com – Gelontoran anggaran raksasa untuk program nasional kembali menuai sorotan. Ketua Pemuda Gereja Baptis West Papua, Akia Wenda, angkat bicara terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat, khususnya di Papua Raya.
Program MBG disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp71 triliun dari APBN. Sementara Koperasi Merah Putih didanai melalui skema pemberdayaan ekonomi desa yang bersumber dari APBN dan sebagian APBD. Nilainya tidak kecil. Namun, menurut Akia, transparansi penggunaan dana masih menjadi tanda tanya besar.
“Anggarannya besar, tapi dampaknya belum terasa merata. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya kepada media ini melalui pesan WAnya, Jumat, (27/02/2026).
MBG dan Koperasi Merah Putih diketahui merupakan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas gizi dan penguatan ekonomi desa. Namun di lapangan, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya siap.
Akia mengibaratkan kedua program tersebut seperti “bayi yang baru lahir” masih membutuhkan pematangan konsep, pengawasan ketat, dan evaluasi menyeluruh. Tanpa itu, menurutnya, potensi penyimpangan anggaran bisa saja terjadi, apalagi jika pengelolaan berada di lingkaran kekuasaan politik.
Papua: Jauh dari Kata Merata
Di Papua Raya, pelaksanaan MBG disebut belum berjalan optimal. Sejumlah sekolah di pedalaman yang sulit dijangkau justru belum menerima manfaat. Kuota makan bergizi di beberapa tempat dikabarkan berkurang, sementara program lebih terlihat berjalan di sekolah-sekolah pusat kota.
“Yang dekat jalan dapat. Yang jauh dan terisolasi, justru belum tersentuh,” katanya.
Hal serupa terjadi pada Koperasi Merah Putih. Secara administratif, dokumen program tersedia. Namun manfaat ekonominya belum dirasakan luas oleh masyarakat desa. Ada laporan pemangkasan anggaran desa, tetapi perputaran ekonomi yang dijanjikan belum tampak signifikan.
Akia pun melontarkan pertanyaan tajam yang kini menjadi perbincangan publik jika dana sudah dicairkan, namun dampaknya minim, lalu ke mana aliran manfaat terbesar sebenarnya mengalir?
Ujian Tata Kelola
Program dengan anggaran jumbo semestinya menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat. Namun tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen, program berisiko hanya menjadi slogan politik.
Pemerintah pusat menegaskan kedua program ini adalah bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi akar rumput. Tetapi di daerah, terutama Papua, tuntutan agar pelaksanaan diawasi secara terbuka semakin menguat.
Di tengah dinamika politik menuju 2029, MBG dan Koperasi Merah Putih kini bukan sekadar program pembangunan. Ia telah menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat bukan sekadar tercatat rapi di atas kertas, (*).
