Wamena.tiiruu.com – Tokoh pemuda Papua Pegunungan, Unas Tabuni, menegaskan bahwa keputusan Gubernur Papua Pegunungan terkait Surat Keputusan (SK) DPRK telah sah dan final.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang dinilai sarat kepentingan pribadi oknum tertentu.
Menurut Unas, Gubernur Papua Pegunungan telah mengambil langkah resmi dengan menerbitkan SK dan menurunkannya kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
“Kalau SK sudah dikeluarkan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Bupati, itu berarti keputusan sudah final. Tinggal menunggu proses pelantikan,” tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya forum yang mengatasnamakan masyarakat Papua Pegunungan, yakni Forum Pribumi, yang disebut dibentuk oleh oknum intelektual di Jayawijaya. Unas mempertanyakan apakah forum tersebut telah memahami isi dan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur sebelum membangun opini di tengah masyarakat.
“Jangan membangun isu yang merugikan masyarakat dan menghasut untuk melakukan demo terhadap Gubernur. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, silakan menempuh jalur hukum. Bukan dengan menggerakkan massa,” ujarnya di Wamena, Kamis,(05/03/2026).
Sebagai provinsi baru, lanjut Unas, Papua Pegunungan membutuhkan stabilitas dan persatuan, bukan konflik yang dipicu oleh kepentingan satu atau dua orang. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan korban kepentingan pribadi.
Dalam kesempatan itu, Unas juga menyoroti sikap organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung agar tetap menjaga independensi. Ia mengingatkan agar OKP tidak menjadi alat kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“OKP Cipayung harus memposisikan diri sebagai organisasi independen. Jangan sampai karena kepentingan oknum, kepercayaan masyarakat terhadap OKP menjadi hilang,” katanya.
Unas menambahkan, undangan maupun ajakan aksi yang dinilai hanya bermuatan kepentingan pribadi tidak perlu direspons. Ia bahkan meminta agar gerakan yang mengatasnamakan forum pribumi untuk melakukan demo terhadap Gubernur dibubarkan demi menjaga nama baik masyarakat Baliem.
“Kita ini satu daerah, satu tanah. Jangan rusak nama baik orang Baliem hanya karena kepentingan segelintir orang,” tutupnya.(*).
