WAMENA,tiiruu.com – Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Pegunungan tidak lagi melihat konflik semata-mata sebagai persoalan keamanan. Perlindungan masyarakat sipil dan pembukaan ruang dialog dinilai harus menjadi bagian utama dalam mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
Desakan itu disampaikan Ketua Papua Muda Progresif, Yops Itlay, saat menyerahkan hasil dan rekomendasi Diskusi Publik kepada sejumlah lembaga di Papua Pegunungan, Rabu (7/10/2026).
Rekomendasi tersebut merupakan hasil diskusi publik yang digelar pada 26 September 2026 dengan tema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan.”
Yops mengatakan konflik yang terus berulang telah menempatkan masyarakat sipil pada posisi paling rentan. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman keselamatan, tetapi juga kehilangan anggota keluarga, harta benda, tempat tinggal, serta terganggunya pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Tanah Papua masih menghadapi persoalan konflik dan kekerasan yang berdampak langsung dalam tatanan kehidupan masyarakat sipil. Dalam berbagai situasi konflik, masyarakat sipil sangat rentan mengalami kehilangan anggota keluarga, harta benda dan pengungsian,” kata Yops.
Menurut dia, dampak konflik tidak berhenti pada persoalan keamanan. Ketika konflik pecah, aktivitas pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat ikut terganggu.
“Hal krusial lainnya ialah tidak maksimalnya aktivitas pendidikan, kesehatan serta dampak sosial dan kemanusiaan lainnya di lingkungan masyarakat sipil,” ujarnya.
Jangan Biarkan Konflik Menjadi Siklus
Papua Muda Progresif menilai konflik berkepanjangan menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan belum mampu menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh.
Berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari Otonomi Khusus hingga pemekaran daerah, menurut Yops, memang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Namun, kebijakan tersebut belum otomatis mengakhiri konflik.
“Pemerintah terus melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik. Misalnya, Papua diberikan Otsus sebagai wilayah khusus agar orang Papua mandiri dan pembangunan dapat dilakukan secara merata, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,” katanya.
“Namun semua itu belum menyelesaikan persoalan Papua secara utuh. Justru semakin hari semakin rumit, ibarat benang kusut,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemekaran daerah yang salah satu tujuannya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Pemerintah memekarkan beberapa daerah agar rentang kendali pemerintahan atau pelayanan publik semakin baik. Namun konflik justru semakin bertambah, bahkan eskalasinya semakin tinggi,” kata Yops.
Bagi Papua Muda Progresif, kondisi tersebut harus menjadi alarm bahwa penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar penanganan keamanan.
Risalah Diserahkan ke Pemangku Kepentingan
Hasil Diskusi Publik kemudian dirangkum dalam sebuah risalah yang diserahkan kepada sejumlah pemangku kepentingan pada 7 Oktober 2026.
Dokumen tersebut diserahkan kepada DPR Provinsi Papua Pegunungan, MRP Provinsi Papua Pegunungan, Kejaksaan, Dandim dan Kapolres. Papua Muda Progresif juga berencana menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Yops berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen atau arsip diskusi.
Ia meminta rekomendasi itu dibawa ke ruang-ruang pembahasan resmi, terutama dalam forum Forkopimda, sehingga persoalan konflik dapat dibahas secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
“Tujuannya adalah rentetan konflik ini harus diatasi dengan melibatkan semua pihak,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, MRP, aparat penegak hukum, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat dapat menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan dalam merumuskan langkah penyelesaian konflik.
Pemuda Minta Formula Baru
Yops mengatakan keterlibatan pemuda dalam diskusi konflik bukan sekadar bentuk kritik terhadap pemerintah. Menurut dia, pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mencari jalan keluar dari persoalan yang terus membebani masyarakat sipil.
“Konflik berkepanjangan di Tanah Papua terus terjadi, mulai dari persoalan sejarah masa lalu, kemanusiaan, pembangunan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Karena itu, Papua Muda Progresif memilih membuka ruang diskusi publik sebagai upaya mencari pendekatan baru.
“Kami sebagai pemuda dengan tanggung jawab moril melakukan diskusi publik guna mencari formula baru yang setidaknya dapat menjadi perhatian dan digunakan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam melakukan penyelesaian konflik di Tanah Papua,” kata Yops.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari rekomendasi tersebut bukan sekadar menghasilkan dokumen, melainkan mendorong terciptanya keamanan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil.
Bagi Papua Muda Progresif, jalan keluar konflik tidak cukup hanya dengan meredam gejolak ketika kekerasan terjadi. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, dan berani mengevaluasi pendekatan yang selama ini belum mampu memutus siklus konflik.
