Nabire, tiiruu.com – Ratusan Mahasiswa Puncak dan simpatisan melakukan demonstrasi damai mereka menagih janji lembaga DPR PPT terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk dapat mengusut pelaku mutilasi terhadap ibu Tarina Murib yang terjadi pada 3 Maret 2023 di Yugumoak Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak.
Sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2025 mahasiswa puncak Se-Indonesia telah mendatangi kantor DPR PPT untuk mendesak DPR PPT membentuk pansus.
“Hari ini kami datang untuk memastikan apakah DPR PPT sudah membentuk Pansus untuk mengungkapkan pelaku atau tidak,”kata Koordinator Umum Nasen Ginikbak kepada sejumlah wartawan, usai melakukan aksi damai Kamis (10/4/2025).
Ginikbak mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah untuk meminta pertanggungjawaban DPR PPT terkai rencana pembentukan Pansus usut tuntas kasus mutilasi terhadap ibu Tarina Murib.
“Kami sudah mendengar upaya DPRD PPT untuk membentuk pansus Mutilasi. Lalu setelah kami gelar aksi mereka sudah memanggil, Kapolda Papua Tengah, Dandim Papua Tengah, Kapolres Puncak, Kapolsek Sinak untuk membahas terkait mutilasi terhadap ibu Tarina, hanya saja belum ada realisasinya”katanya.
Ginikbak mengatakan, pihaknya akan mendesak terus kepada DPR PPT sampai pelaku diungkap dan diadili di mahkamah militer. Apabila belum juga direalisasikan maka kami akan kembali demonstrasi dengan kekuatan yang besar.
“Apabila DPR PPT lambat mendesak aparat kemanan untuk mengungkap pelaku. Kami akan melakukan konsolidasi masa yang lebih besar lagi untuk mendesak DPR PPT ungkap pelaku,kami akan turun bila perlu kami tidur di halaman kantor DPR PPT sampai pelaku ditangkap,”katanya.
Ginikbak mengatakan, apabila DPR PPT tidak mendesak oknum aparat kemanan untuk ditangkap mereka akan secara leluasa membunuh rakyat sipil yang tidak berdosa.
“Mutilasi ini perlakuan yang keji bagi umat manusia. Kita bukan hidup di jaman perbudakan lagi. Kita hidup di saman demokrasi dimana semua harus dikomunikasikan, rakyat mendapatkan keadilan di negara hukum dan hukum tidak boleh tebang pilih lagi,”katanya.
Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah, Diben Elaby, memberikan tanggapan positif terhadap aksi tersebut.
“Atas nama DPR, kami menyambut baik hak menyampaikan pendapat di muka hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kami mendukung aksi seperti ini yang berpihak pada rakyat kecil,”katanya.
Elaby mengatakan bahwa tanggung jawab kami adalah menindaklanjuti kasus yang sedang ditelusuri terkait Ibu Tarina Murib.
“Kami meminta penegak hukum untuk segera menindak oknum yang melakukan tindakan ini seadil-adilnya,” ujarnya.
Reporter : Hengky Yeimo
Editor : –
